Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 secara cermat dan fleksibel.
Langkah tersebut dibutuhkan mengingat kondisi global yang diperkirakan masih penuh dengan ketidakpastian baik dari segi ekonomi, kesehatan maupun keamanan dalam setahun ke depan.
"Oleh karena itu, APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi. Ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber. Di sisi lain bapak presiden juga meminta agar APBN tetap terjaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/8).
Perekonomian nasional, sambung dia, sedianya tumbuh sangat baik dalam enam bulan pertama tahun ini. Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2022 mencapai 5,44%.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim Perekonomian Indonesia Sudah Pulih seperti pra-Covid
Pertumbuhan yang cukup kuat itu, menurut Sri, harus dijaga dengan mendorong faktor-faktor yang mendukung dari sisi domestik seperti belanja pemerintah, konsumsi masyarakat dan investasi.
"Karena lingkungan globalnya akan tidak pasti, kita perkuat faktor dalam negerinya, konsumsi, investasi, serta belanja pemerintah," tuturnya.
Presiden pun mengarahkan, untuk sisa tahun ini, seluruh kementerian/lembaga fokus memaksimalkan realisasi belanja, terutama untuk membeli produk-produk dalam negeri atau yang memiliki kandungan lokal tinggi.
"Langkah tersebut bisa menjadi mesin penggerak ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat," tandasnya.(OL-4)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved