Presiden: APBN 2023 Harus Cermat dan Fleksibel

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 secara cermat dan fleksibel.

Langkah tersebut dibutuhkan mengingat kondisi global yang diperkirakan masih penuh dengan ketidakpastian baik dari segi ekonomi, kesehatan maupun keamanan dalam setahun ke depan.

"Oleh karena itu, APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi. Ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber. Di sisi lain bapak presiden juga meminta agar APBN tetap terjaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/8).

Perekonomian nasional, sambung dia, sedianya tumbuh sangat baik dalam enam bulan pertama tahun ini. Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2022 mencapai 5,44%.

Baca juga: Sri Mulyani Klaim Perekonomian Indonesia Sudah Pulih seperti pra-Covid

Pertumbuhan yang cukup kuat itu, menurut Sri, harus dijaga dengan mendorong faktor-faktor yang mendukung dari sisi domestik seperti belanja pemerintah, konsumsi masyarakat dan investasi.

"Karena lingkungan globalnya akan tidak pasti, kita perkuat faktor dalam negerinya, konsumsi, investasi, serta belanja pemerintah," tuturnya.

Presiden pun mengarahkan, untuk sisa tahun ini, seluruh kementerian/lembaga fokus memaksimalkan realisasi belanja, terutama untuk membeli produk-produk dalam negeri atau yang memiliki kandungan lokal tinggi.

"Langkah tersebut bisa menjadi mesin penggerak ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat," tandasnya.(OL-4)