Gobel: Investasi Jepang Harus Perkuat SDM Indonesia

WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel menyambut baik hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang. Menurut dia, investasi Jepang di Indonesia harus memperkuat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Jadi poinnya bukan mempekerjakan orang, tapi memanusiakan manusia," kata Gobel dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/7).

Ia menanggapi hasil kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang baru-baru ini. Presiden diterima Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Kaisar Naruhito, dan Permaisuri Masako.

Selain itu, Jokowi juga bertemu 10 CEO perusahaan-perusahaan di Jepang seperti Toyota, Mitsubishi, Denso, Sharp, Sojitz, Inpex, dan Kansai. Rombongan Presiden juga bertemu Presiden Asosiasi Persahabatan Jepang-Indonesia Fukuda Yasuo dan Ketua Liga Persahabatan Parlemen Jepang-Indonesia Nikai Toshihiro.

Presiden menyatakan, PM Jepang berkomitmen memperkokoh investasi Jepang di Indonesia di bidang otomotif dan pangan serta kerja sama dalam pengembangan wirausaha dan lingkungan hidup. Sedangkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan sejumlah perusahaan Jepang akan memperluas investasinya di Indonesia dengan nilai total US$5,2 miliar atau setara dengan Rp75,4 triliun.

Jepang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura. Selain itu, investasi Jepang di Indonesia juga meningkatkan ekspor Indonesia keluar negeri.

"Ini karena Jepang menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor untuk produk-produknya seperti otomotif, elektronik, baterai, dan alat kesehatan. Jadi, ini membantu devisa Indonesia," kata Gobel.

Namun demikian, ia mengatakan, investasi Jepang tak banyak membawa tenaga kerja dari negara asalnya. "Jepang selalu memberdayakan tenaga kerja dari negara setempat. Dengan demikian terjadi transfer of skill dan transfer of knowledge, sehingga kualitas sumber daya setempat mengalami peningkatan. Ini penting sebagai bagian dari tahapan transfer of technology dan penguasaan proses industri," katanya.

Menurutnya, Jepang tidak begitu menghadapi problem kependudukan sehingga tidak membutuhkan pengerahan tenaga kerjanya ke negara yang menjadi tujuan investasinya. Hal ini dibuktikan pada proyek-proyek infrastruktur, pertambangan, dan industri yang dibangun Jepang seperti Pelabuhan Patimban maupun pembangunan MRT di Jakarta.

Baca juga: Jokowi Dorong Investasi Korsel di Industri Mobil Listrik Indonesia

"Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia tentu berkepentingan terhadap penyerapan angkatan kerjanya. Jadi terjadi simbiosis yang sangat menguntungkan bagi Indonesia," katanya.

Untuk mengoperasikan industri dan pabrik yang dibangunnya di Indonesia, kata Gobel, Jepang memanfaatkan SDM Indonesia. "Untuk bisa mengoperasikan itu tentu membutuhkan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Ini poin yang sangat penting," kata Gobel, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Persahabatan Indonesia-Jepang.

Di dalam industri Jepang, kata Gobel, dikenal konsep monozukuri dan hitozukuri, yaitu mencipta barang dan membangun SDM. "Konsepnya adalah sebelum membuat barang yang berkualitas, maka dimulai dengan membangun sumber daya manusia yang berkualitas terlebih dahulu. Jadi tak asal bikin barang. Karena itu, dalam setiap melakukan investasi selalu diiringi dengan mendirikan training center. Justru di sini kekuatannya dan ini sangat menguntungkan bagi negara yang menerima investasi dari Jepang," katanya.

Karena itu, Gobel mengingatkan tentang pentingnya melihat perbedaan antara membuat pabrik dan membangun industri. "Membuat pabrik itu orientasinya pada barang, sedangkan membangun industri orientasinya pada terciptanya sebuah ekosistem. Karena itu membangun industri itu bersifat berkelanjutan, berporos pada kualitas SDM, dan ramah lingkungan. Ada keseimbangan antara produk, SDM, dan lingkungan hidup. Ada efisiensi, sekaligus juga ada produktivitas," katanya.

Gobel juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengajak Jepang untuk ikut berinvestasi di sektor yang berkontribusi bagi capaian net-zero emission (NZE). Saat ini, katanya, untuk mewujudkan Paris Agreement untuk menurunkan suhu bumi maka tiap negara memiliki mandat yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Jika dengan usaha sendiri, Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29%, namun jika dibantu dunia internasional bisa menurunkan emisi GRK sebesar 41%. Sehingga pada 2030 bisa terjadi NZE.

"Ada sejumlah sektor yang bertanggung jawab yaitu kehutanan, energi, pertanian, industri, dan pengelolaan limbah. Ada banyak skema untuk berinvestasi di sektor-sektor itu sehingga terjadi penyerapan karbon maupun bisa mengurangi pelepasan karbon. Indonesia dan Jepang memiliki komitmen yang sama dalam penyelamatan planet ini," katanya.

"Investasi Jepang selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Karena itu ajakan Presiden Jokowi kepada Jepang untuk investasi yang bersifat dekarbonisasi dan carbon sink sangat tepat," kata Gobel. (RO/OL-16)