Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) berakhir tanpa komunike atau pernyataan bersama. Hal ini terjadi karena tensi politik dunia yang memanas akibat perang Rusia dan Ukraina.
"Ini adalah situasi yang menantang dan sulit karena ketegangan politik. Jadi kami sangat menyadari konteksnya, bagaimana sebenarnya kami melakukan dan mendorong dan menyelenggarakan pertemuan ini," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Sabtu (16/7).
Sedianya, selaku tuan rumah, Indonesia telah menyediakan 14 paragraf Chair Summary yang akan diusulkan sebagai komunike. Dari 14 paragraf itu, terdapat 2 paragraf yang gagal mendapat kesepakatan dari tiap anggota negara G20.
2 paragraf yang tidak mendapatkan kesepakatan bulat itu berkaitan dengan ketegangan politik dan pendirian masing-masing negara anggota.
"Tentu saja kami benar-benar menempatkan itu dalam konteks bahwa di satu sisi ini mencerminkan semua pandangan anggota ini dan di sisi lain ada masalah yang belum bisa mereka rekonsiliasi," kata Sri Mulyani.
Secara prinsip dan histori, G20 sedianya merupakan forum yang dibentuk membahas isu perekonomian. Namun situasi saat ini membuat adanya irisan antara tensi politik dan isu ekonomi itu sendiri.
Sri Mulyani mengungkapkan, pertemuan ketiga ini sedianya telah berhasil mendapatkan sejumlah kesepakatan bulat yang cukup progresif. Salah satunya ialah mengenai pembentukan dana perantara keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) untuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons (preparedness, prevention, and response/PPR) pandemi.
Itu dibuktikan dengan bertambahnya jumlah negara yang berkomitmen untuk berkontribusi pada FIF. Dalam pertemuan kali ini, Italia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan menyatakan akan mendukung FIF baik dari gagasan maupun kontribusi dana.
Dengan demikian, jumlah dana yang saat ini terhimpun pada FIF berada di kisaran US$1,28 miliar, naik sekitar US$0,18 miliar dari pertemuan sebelumnya. Direncanakan FIF akan mulai beroperasi penuh tahun ini dengan Bank Dunia sebagai Wali Amanat dan WHO sebagai pendukung utamanya.
Hasil positif lain yang didapat dari pertemuan kali ini ialah adanya kesadaran dari tiap negara G20 untuk bekerja sama keluar dari krisis ekonomi saat ini. Beberapa diantaranya berkaitan dengan keberlanjutan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga ekonomi dan keuangan digital.
"Jadi kita sepakat bahwa kita perlu melanjutkan semangat dalam kolaborasi dan kerjasama, itu sangat terlihat dan itulah semangat G20 yang menurut saya sangat kita banggakan, masih bisa dipertahankan," pungkas Sri Mulyani. (E-1)
Saat memimpin presidensi G20, Indonesia mempunyai kesempatan emas memaksimalkan diplomasi terkait isu global,.
Dalam peninjauannya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mendukung kesiapan Pertamina dan menilai sebagai langkah awal menuju transisi energi baru terbarukan (EBT).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan ada tiga hal penting yang dihasilkan dari rangkaian U20 Summit yang akan direkomendasikan kepada G20.
Youth 20 merupakan wadah bagi pemimpin muda masa depan dari seluruh negara anggota G20 untuk berdiskusi, berargumen, dan bertukar ide untuk isu-isu mendesak di dunia.
Plataran Menjangan sangat bangga dengan terpilihnya sebagai salah satu destinasi pilot projek atau program pemerintah dan mitra resmi dari G20.
GTRA 2022 bertujuan untuk percepatan program strategis nasional reforma agraria yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat,
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved