RUPS KCN Sepakati Tim Transisi Penyelesaian Masalah KBN-KTU

RAPAT Umum Pemegang Saham Luar Biasa Badan Usaha Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN) sepakat membentuk tim transisi untuk menindaklanjuti penyelesaian permasalahan antara PT Karya Teknik Utama (KTU) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Pemegang saham memberikan persetujuan atas Perubahan (Addendum) IV Perjanjian Kerja Sama tentang Pendirian Perusahaan Patungan antara Perseroan Terbatas PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) dengan Perseroan Terbatas PT Karya Teknik Utama tertanggal 28 Juni 2005 Nomor 04/PJ/DRT/01/2005.

Direktur Utama Karya Citra Nusantara Widodo Setiadi mengatakan, pada pokoknya addendum tersebut akan mengubah ketentuan-ketentuan mengenai share holder agreements, capital structure, pembagian dividen, appraisal, inbreng, perizinan, dan rapat umum pemegang saham. "Target waktu penyelesaian paling lambat 60 hari kerja yang dimungkinkan pembagian dividen periode 2016-2021 dalam waktu satu bulan setelah tim transisi dari kedua belah pihak bekerja. Ini termasuk mekanisme pengaktean komposisi saham sebesar 17,5% dan 82,5% sesuai mekanisme notaris," ujar Widodo di Jakarta, Rabu (13/7).

Sebelumnya, RUPSLB menerima hasil kesepakatan dalam Berita Acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan PT Kawasan Berikat Nusantara dengan PT Karya Teknik Utama terkait PT Karya Citra Nusantara dengan Mediator Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia tertanggal 17 Maret 2022. RUPSLB juga menyetujui proporsi pemilikan saham perseroan menjadi 17,5% nondelutif milik KBN dan 82,5% milik KTU.

Selanjutnya, RUPSLB menyepakati pengembalian setoran modal kepada Kawasan Berikat Nusantara sebesar Rp49,86 miliar paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal rapat tersebut ditutup. "Artinya, nanti kami menyerahkan ke notaris untuk menindaklanjuti mekanismenya sampai komposisi saham baru ini diaktekan dan disahkan. Tentu tadi ada membatalkan yang lama, termasuk hal-hal yang dulu mungkin akibat dari keputusan yang baru ini," kata Widodo.

Tim transisi akan bekerja mulai sejak berakhirnya RUPSLB dan setiap minggu akan mengadakan pertemuan serta melaporkan hasilnya kepada kedua belah pihak. Menurut Widodo, baik KBN maupun KTU, punya semangat sama untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan menindaklanjuti berita acara mediasi sebelumnya.

Baca juga: Inflasi AS Cetak Rekor Tertinggi Baru dalam 40 Tahun

"Perlu saya tambahkan juga sesuai dengan rapat pra-RUPS dan beberapa agenda yang selama ini sudah dijalankan kedua belah pihak yaitu meminta bantuan pendampingan dari Tim Datun pada Kejaksaan Agung. Jadi poin-poin yang nanti pada acara rapat ketiga ini pun tentu akan dimintakan atau dilaporkan ke Tim Kejaksaan Agung," pungkas Widodo.

Direktur Utama KBN Alif Abadi juga menyepakati hasil RUPSLB dan meminta tambahan penjelasan dalam struktur modal (capital structure) perseroan. "Jadi prinsip kegiatan ini sudah kita bahas itemnya di pra-RUPS. Kami sepakat ada tambahan penjelasan saja bahwa dalam capital structure nanti termasuk kesepakatan atas modal disetor, modal ditempatkan, dan modal dasarnya," ujar Alif.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung berhasil melakukan mediasi penyelesaian sengketa antara KBN dan KTU. Permasalahan yang terjadi antara KBN dan KTU terkait kepemilikan KCN dan pengelolaan pelabuhan dengan nilai investasi sebesar Rp4,6 triliun. (RO/OL-14)