Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PEMERINTAH Indonesia menekankan urgensi untuk menaikkan pendanaan energi dan iklim. Dalam hal ini, untuk mengatasi dampak sosial ekonomi, yang memungkinkan percepatan transisi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca.
"Peningkatan pendanaan harus dimobilisasi untuk mendorong mitigasi dan adaptasi iklim di semua sektor. Termasuk energi yang berkontribusi sekitar 3/4 dari emisi gas rumah kaca global," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Rabu (13/7).
Baca juga: Menkeu Sebut Upaya untuk Kurangi Emisi CO2 Sangat Menantang
Badan Energi Internasional (EIA) melaporkan nilai investasi energi bersih di negara ekonomi berkembang perlu ditingkatkan dari US$150 miliar pada 2020, kemudian menjadi US$1 triliun per tahun pada akhir dekade. Hal itu untuk menjaga pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.
Menurut Dadan, G20 harus berkontribusi untuk memobilisasi keuangan publik dan swasta bagi negara ekonomi berkembang. Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) menyoroti perlunya melipatgandakan investasi energi bersih menjadi US$4,4 triliun per tahun hingga 2050.
Itu dibandingkan dengan US41,8 triliun yang diinvestasikan pada 2019, atau hampir 5% dari perkiraan produk domestik bruto (PDB) global. "Kita juga perlu menyerukan komitmen dari negara maju untuk berbagi dana hingga US$200 miliar per tahun untuk menangani perubahan iklim," imbuhnya.
Baca juga: Penggunaan PLTS Atap di Jawa, Madura, dan Bali Tumbuh Pesat
Presidensi G20 Indonesia menekankan dukungan yang dibutuhkan dari negara maju di bidang teknologi energi hijau. Dalam hal ini, dengan biaya yang kompetitif bagi negara ekonomi berkembang.
Selain itu, Indonesia juga menekankan ketersediaan dana khusus yang dapat diakses oleh semua pihak. Tentunya, dengan mekanisme yang menarik dan terjangkau, agar bisa menuju target nol bersih.(Ant/OL-11)
Proyek Tangguh Liquefied Natural Gas (LNG) di Papua Barat kembali mendapat dukungan besar setelah Baker Hughes menandatangani kontrak layanan jangka panjang.
Dunia industri mengkritisi kebijakan energi nasional, terutama soal pembatasan pasokan gas dan surcharge jika melebihi kuota.
Implementasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tak bisa dilepaskan dari isu keamanan data, etika penggunaan, serta konsumsi energi.
PLN IP telah menggerakkan roda ekonomi nasional melalui penyediaan listrik untuk industri, UMKM dan rumah tangga.
Pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam transisi energi terutama dalam mencapai target peningkatan kapasitas listrik nasional dan transisi menuju energi hijau.
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) tengah menjajaki kerja sama pemanfaatan gas bumi bersama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Penelitian terbaru mencatat lebih dari 5.000 mamalia laut terdampar di pesisir Skotlandia sejak 1992.
Studi terbaru di jurnal One Earth mengungkap 60% wilayah daratan Bumi kini berisiko, dengan 38% menghadapi risiko tinggi.
Banjir monsun telah menyapu bersih seluruh desa, memicu tanah longsor, dan menyebabkan banyak orang hilang.
Studi terbaru mengungkap populasi burung tropis turun hingga 38% sejak 1950 akibat panas ekstrem dan pemanasan global.
Dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca, beradaptasi perubahan iklim, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Perubahan iklim ditandai dengan naiknya suhu rata-rata, pola hujan tidak menentu, serta kelembaban tinggi memicu ledakan populasi hama seperti Helopeltis spp (serangga penghisap/kepik)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved