PEMERINTAH Indonesia menekankan urgensi untuk menaikkan pendanaan energi dan iklim. Dalam hal ini, untuk mengatasi dampak sosial ekonomi, yang memungkinkan percepatan transisi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca.
"Peningkatan pendanaan harus dimobilisasi untuk mendorong mitigasi dan adaptasi iklim di semua sektor. Termasuk energi yang berkontribusi sekitar 3/4 dari emisi gas rumah kaca global," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Rabu (13/7).
Baca juga: Menkeu Sebut Upaya untuk Kurangi Emisi CO2 Sangat Menantang
Badan Energi Internasional (EIA) melaporkan nilai investasi energi bersih di negara ekonomi berkembang perlu ditingkatkan dari US$150 miliar pada 2020, kemudian menjadi US$1 triliun per tahun pada akhir dekade. Hal itu untuk menjaga pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.
Menurut Dadan, G20 harus berkontribusi untuk memobilisasi keuangan publik dan swasta bagi negara ekonomi berkembang. Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) menyoroti perlunya melipatgandakan investasi energi bersih menjadi US$4,4 triliun per tahun hingga 2050.
Itu dibandingkan dengan US41,8 triliun yang diinvestasikan pada 2019, atau hampir 5% dari perkiraan produk domestik bruto (PDB) global. "Kita juga perlu menyerukan komitmen dari negara maju untuk berbagi dana hingga US$200 miliar per tahun untuk menangani perubahan iklim," imbuhnya.
Baca juga: Penggunaan PLTS Atap di Jawa, Madura, dan Bali Tumbuh Pesat
Presidensi G20 Indonesia menekankan dukungan yang dibutuhkan dari negara maju di bidang teknologi energi hijau. Dalam hal ini, dengan biaya yang kompetitif bagi negara ekonomi berkembang.
Selain itu, Indonesia juga menekankan ketersediaan dana khusus yang dapat diakses oleh semua pihak. Tentunya, dengan mekanisme yang menarik dan terjangkau, agar bisa menuju target nol bersih.(Ant/OL-11)
