Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
IKATAN Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) meragukan program minyak goreng kemasan sederhana merek MinyakKita bisa dijual seharga Rp14.000 di seluruh Indonesia.
Pedagang pun berharap program MinyaKita dapat terdistribusi Rp14.000 per liter, sesuai harga eceran tertinggi (HET). Namun, hal ini akan mengalami kebuntuan, jika permasalahan utama tidak terselesaikan.
Baca juga: Sejumlah Petinggi Perusahaan Sawit Diperiksa Kejagung
Wasekjen DPP IKAPPI Ahmad Choirul mengungkapkan bahwa program ini bisa direalisasikan dengan baik, asalkan masalah di hulu segera dituntaskan.
“Kami dari IKAPPI sebenarnya menyambut baik program MinyaKita. Namun, jujur kita memiliki keraguan, apabila masalah utama tidak terselesaikan," ujar Ahmad, Kamis (7/7).
Menurutnya, persoalan utama terkait komoditas minyak goreng yang harus diselesaikan Kementerian Perdagangan (Kemendag), yaitu rantai distribusi. "Rantai distribusi sangat ruwet. Ini harus diatasi secara tepat dan akurat," cetusnya.
Baca juga: Pembelian Minyak Goreng Curah dengan Aplikasi Masih Tahap Sosialisasi
"Jangan sampai program sudah disusun secara proporsional menurut Kementerian Pergadangan, namun masalah di bawah, dalam hal ini rantai distribusi, tidak diberikan atensi,” imbuh Achmad.
Selain itu, Furqon juga mengingatkan pemerintah untuk memberantas praktik mafia di rani distribusi. Ikappi menyoroti tidak ada yang bisa menjamin bahwa harga produk MinyaKita dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.(OL-11)

Cabai rawit, lanjutnya, sempat turun di angka Rp45.000 tapi sekarang naik lagi menjadi Rp80.000 per kilogram.
Pemerintah seharusnya memastikan rantai distribusi pangan berjalan dengan baik, bukan justru membiarkan rakyat berulang kali menjadi korban kebijakan yang berantakan.
Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyoroti mahalnya harga beras. Menurut Ikappi, kenaikan harga beras tahun ini mencapai 20% lebih dibandingkan tahun lalu.
Sekjen DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan, kenaikan beras terjadi di jenis medium dan premium dan telah melampaui harga eceran tertinggi (HET).
“Bukan meniadakan pasar tradisional, tapi menjaga pasar tradisional menjadi pasar yang sehat, pasar yang efisisen, pasar yang semua ekosistemnya itu berjalan dengan baik."
Ikappi menyuarakan bahwa pedagang tekstil di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pasar Tanah Abang, memang tengah mengalami kebangkrutan karena sepinya pembeli.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved