Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
INDONESIA berharap negara-negara dapat ikut berkontribusi pada pembentukan dana perantara keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) yang telah disetujui oleh Bank Dunia. Hal itu dinilai perlu untuk memperkuat kapasitas global dalam kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan (preparedness, prevention, and response/PPR) pandemi di masa mendatang.
"Kami berharap para anggota G20 maupun non-G20 lain agar dapat berkomitmen untuk berkontribusi dana pada FIF dan bersama mengajak pihak lain untuk juga bersama berkontribusi pada inisiatif global untuk kesehatan yang penting ini," seru Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan Dian Lestari melalui keterangannya, Sabtu (2/7).
FIF diharapkan dapat diluncurkan secara formal dan beroperasi pada September 2022. Dalam beberapa minggu mendatang, Jonit Finance and Health Task Force (JFHTF) G20, Bank Dunia, dan World Health Organization (WHO) akan bekerja sama dengan para donor FIF dan mitra, serta para pemangku kepentingan strategis lainnya untuk mengembangkan kerangka tata kelola dan manual operasi dari FIF secara terperinci.
"Kepresidenan G20 Indonesia sangat mengharapkan dukungan dan kontribusi dari semua pemangku kepentingan terkait dalam upaya bersama untuk memperkuat arsitektur kesehatan global," ujar Dian yang juga mewakili Finance Deputy G20 Indonesia.
"Kami percaya bahwa melalui pekerjaan untuk mendirikan FIF ini, kami dapat menunjukkan kepada dunia tentang nilai multilateralisme dalam hal memastikan dunia lebih siap untuk menghadapi pandemi di masa depan," tambahnya.
Diberitakan, pada Kamis (30/6) Dewan Direktur Bank Dunia telah menyetujui pembentukan FIF yang akan membiayai investasi paling penting saat ini yaitu kesehatan, untuk memperkuat kapasitas PPR pandemi di tingkat nasional, regional, dan global, dengan fokus pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Dana itu akan membawa tambahan atas sumber daya khusus untuk PPR pandemi, memberi insentif kepada negara-negara untuk meningkatkan investasi pada PPR pandemi, meningkatkan koordinasi di antara para mitra, dan berfungsi sebagai platform untuk advokasi kesehatan.
Gagasan pembentukan mekanisme pembiayaan kesehatan global awalnya telah mulai dikemukakan oleh Panel Independen Tingkat Tinggi (High Level Independent Panel HLIP) G20 pada tahun 2021. Gagasan ini kemudian dieksplorasi oleh para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di bawah naungan Presidensi G20 Italia, dan puncaknya kemudian dituangkan dalam Deklarasi Roma Pemimpin G20.
Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5%
Melalui deklarasi tersebut, para pemimpin G20 menyepakati untuk membentuk JFHTF yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Italia, dan menugaskannya untuk mengembangkan modalitas untuk pembentukan mekanisme pembiayaan baru untuk PPR pandemi selama Kepresidenan G20 Indonesia.
Setelah pembahasan yang ekstensif dan komprehensif oleh JFHTF, pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Kesehatan Gabungan G20 di Indonesia pada 21 Juni 2022, para Menteri telah menyatakan dukungan untuk pembentukan FIF di bawah pengelolaan Bank Dunia.
FIF akan melengkapi pembiayaan dan dukungan teknis yang telah diberikan oleh Bank Dunia dengan memanfaatkan keahlian teknis dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan melibatkan organisasi penting lainnya.
Tujuan FIF ialah menyediakan pembiayaan untuk mengatasi kesenjangan dalam pembiayaan PPR pandemi untuk memperkuat kapasitas negara (domestik) di berbagai bidang seperti pengawasan penyakit, sistem laboratorium, tenaga kerja kesehatan, komunikasi dan manajemen darurat, dan keterlibatan masyarakat.
FIF juga dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam memperkuat kapasitas regional dan global, misalnya, dengan mendukung berbagi data, harmonisasi peraturan, dan kapasitas untuk pengembangan yang terkoordinasi, pengadaan, distribusi dan penyebaran tindakan pencegahan serta pasokan medis penting.
Komitmen kontribusi sejumlah lebih dari US$1 miliar telah diamankan untuk FIF ini, di mana jumlah tersebut sudah termasuk kontribusi sebesar US$50 Juta dari Indonesia. Komitmen kontribusi lainnya berasal dari Amerika Serikat, Komisi Uni Eropa, Jerman, Indonesia, Singapura serta Inggris, dan juga donasi dari lembaga filantrofis, Wellcome Trust dan The Bill and Melinda Gates Foundation.
"Bank Dunia adalah penyedia pembiayaan terbesar untuk PPR pandemi dengan operasi aktif di lebih dari 100 negara berkembang untuk memperkuat sistem kesehatan mereka. FIF akan memberikan tambahan dana jangka panjang untuk mendukung negara dan kawasan berpenghasilan rendah dan menengah bersiap dalam menghadapi pandemi apabila kembali terjadi di masa yang akan datang," Kata Presiden Grup Bank Dunia, David Malpass. (S-2)
Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu para Menteri Luar Negeri G20, juga gagal menghasilkan kesepakatan lantaran perbedaan sikap terkait kondisi geopolitik.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi membeberkan kisah sukses Indonesia saat menjadi Presiden G20 2022 dan Ketua ASEAN 2023. Keberhasilan itu bukan hal yang mudah untuk diraih,
Acara ini merupakan pengakuan penting terhadap upaya kolaboratif antara FAO, Kemtan, dan Universitas IPB dalam menghadapi tantangan unik yang dihadirkan oleh pandemi.
Dalam mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 tersebut perlu dilakukan penguatan sejumlah strategi seperti pemanfaatan momentum bonus demografi melalui penciptaan generasi unggul.
BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama akan menggelar Forum Halal World di Jakarta pada 18-19 November 2023 dengan mengundang 118 lembaga halal dari 41 negara.
Arif Hidayat berharap seluruh negara Anggota G20 berkomitmen melanjutkan pencapaian Presidensi India selama G20 2023.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved