Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEBIJAKAN pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengganti rugi bagi para peternak atas sapi-sapi yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), sebesar Rp10 juta per satu ekor mendapatkan respons positif.
Melihat hal tersebut, Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf mengatakan, kebijakan ganti rugi tersebut dianggap sangat membantu peternak yang hewan ternaknya harus dimusnahkan secara paksa akibat wabah itu.
“Bagus. Walaupun mungkin tidak sebanding dengan harga sapi sesungguhnya. Tapi kalau dilihat ada perhatian pemerintah dan negara hadir di tengah kesulitan peternak ya,” kata Rochadi kepada wartawan, Senin (27/6).
Namun dia sedikit memberikan saran agar bantuan kepada peternak sapi perah diberikan bantuan tidak dalam uang tunai demi kelanjutan usaha mereka.
Tapi, kata Rochadi, bantuan diberikan melalui program Corporate social responsibility atau CSR. Sebab, peternak sapi perah memiliki karakteristik berbeda dengan peternak sapi potong.
“Karena peternak sapi perah ini paling parah, selain produksinya turun, kalo usahanya mati ya gak berkelanjutan. Kalo di sapi potong kalo mati bisa diganti dan kemudian mengembangkan, kalo sapi perah kan belum tentu harus nunggu,” tegas dia.
Baca juga: Baru Suntik 65 Ribu Dosis, Vaksinasi Pertama PMK Ditargetkan kelar 7 Juli
Lebih lanjut, Rochadi mengharapkan pemerintah terus pro aktif mencegah penyebaran virus PMK. Seperti halnya memproteksi wilayah yang masih bebas dari virus tersebut.
“Kalo yang saya perhatikan sekerang ini adalah daerah bebas, itu harus diproteksi habis oleh pemerintah. Begitu dia terpapar PMK di lockdown gabisa keluar. Artinya akan terjadi masalah itu petani tidak bisa menjual ternaknya, nah ini jadi masalah disamping kematian,” urai dia.
Sebelumnya diketahui, pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk mengganti hewan ternak khususnya sapi milik peternak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dimusnahkan karena terpapar wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dalam konferensi pers Kamis (23/6/2022).
"Terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan atau dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM yaitu sebesar Rp 10 juta per sapi," kata Airlangga.(RO/OL-09)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara khusus mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Prof. Muhammad Madyan sebagai Rektor UNAIR yang baru.
DILANSIR dari laman Universitas Airlangga penyebaran penyakit difteri pada 2018 telah mengakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di 28 provinsi dan 142 kabupaten/kota di Indonesia.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan laporan 10,8 juta orang terjangkit penyakit TB
Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya secara resmi mencabut surat pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP.
Kemoterapi adalah salah satu metode pengobatan yang umum digunakan dalam penanganan kanker. Obat ini bertujuan untuk membunuh atau memperlambat sel kanker.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan investigasi ke sejumlah kampus terkait kasus perundungan atau bullying . Salah satunya di Universitas Airlangga Surabaya.
Kunjungan PDHI sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya deteksi dini penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah diwaspadai menjelang Iduladha.
Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M, Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban.
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
JELANG Hari Raya Idul Adha, Pemkab Tuban, Jatim, meningkatkan pengawasan mobilitas ternak antarprovinsi.
Pemkab Bandung Barat membentuk Satgas Penanganan PMK yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI, Polri, asosiasi peternakan, dan sektor swasta.
Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) tetap berjalan optimal di seluruh Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved