Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Postur Makro Fiskal 2023

BADAN Anggaran (Banggar) DPR menyepakati postur makro fiskal 2023 dengan beberapa indikator berbeda dari usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023. Panja DPR menyepakati pendapatan negara tahun depan menjadi 11,19% sampai 12,24% terhadap PDB (produk domestik bruto) yang berbeda dari usulan awal dalam KEM PPKF sebesar 11,19% sampai 11,7%.

Pendapatan negara itu meliputi penerimaan perpajakan yang disepakati 9,3%-10% terhadap PDB dari semula 9,3%-9,59%. Kemudian pendapatan negara juga meliputi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disepakati sebesar 1,88%-2,22% dari semula dalam KEM PPKF sebesar 1,88%-2,08%.

"Asumsi makro yang diputuskan ini berpotensi berbeda dengan yang akan ada dalam UU APBN dan Nota Keuangan 2023 mengingat dinamika global masih membayangi perekonomian," ungkap Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah dan Bank Indonesia, Senin (27/6). Untuk hibah masih sama antara usulan dalam KEM PPKF maupun kesepakatan Panja DPR yaitu 0,01%-0,02%.

Baca juga: 1 Juli, Beli Pertalite dan Solar Harus Pakai Aplikasi

Belanja negara disepakati 13,8%-15,1% atau meningkat dari usulan awal 13,8%-14,6%. Ini terdiri dari belanja pusat menjadi 9,85%-10,9% dari 9,85%-10,54% dan Transfer ke Daerah 3,95%-4,2% dari 3,95%-4,06%.

Selanjutnya untuk keseimbangan primer disepakati 0,46%-0,65% dari usulan semula sebesar 0,46%-0,61%. Target batas atas defisit pun disepakati turun oleh Panja DPR sebesar 2,61%-2,85% dari 2,61%-2,9% dalam KEM PPKF.

Untuk pembiayaan disepakati 2,61%-2,85% dari 2,61%-2,9% meliputi SBN neto 2,93%-3,95% dari 2,93%-4,1%, rasio utang 40,58%-42,35% dari 40,58%-42,42$ PDB, dan investasi neto masih sama 0,32%-1%. (OL-14)