Indef : Strategi Antisipasi Krisis Pangan Perlu Terus Diperkuat

ANCAMAN krisis pangan secara global semakin mengemuka di tengah pusaran perang Rusia-Ukraina. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin mengungkapkan, strategi antisipasi krisis pangan perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Strategi itu seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), dan lainnnya yang perlu dilaksanakan secara efektif hingga ke pelosok pedesaan.

"Strategi lainnya ialah intervensi langkah lebih detail pada setiap komoditas pangan, seperti insentif petani untuk meningkatkan kualitas beras premium domestik, dan peningkatan produktivitas pangan di hulu," ujar Bustanul dalam keterangannya kepada Media Indonesia, Minggu (19/6).

Ia menuturkan, arah kebijakan strategi integrasi hulu ke hilir perlu ditingkatkan efektivitasnya. Namun, persoalan utama yang perlu diselesaikan adalah berkurangnya luas panen padi 245.000 hektar atau 2,34 persen sepanjang 2021.

"Program perluasan lahan, seperti lumbung pangan di Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Papua akan jadi sia-sia jika konversi lahan subur di Jawa tidak tertanggulangi," jelasnya.

Bustanul mencatat, produksi beras pada 2021 tercatat 54,42 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 31,4 juta ton beras yang masih lebih tinggi daripada konsumsi sebesar 30 juta ton. 

Baca juga : Semen Baturaja Siap Dukung Program P3DN

Produktivitas padi pada 2021 tercatat 5,23 ton per hektare atau meningkat 1,96% dari 2020. Sampai akhir April 2022, produksi beras mencapai 13,5 juta ton atau hampir setengah dari angka tahunan.

"Petani di Indonesia dan negara-negara lain harus menanggung lonjakan biaya produksi pangan dan pertanian," tuturnya.

Bustanul menyatakan Perang Rusia-Ukraina juga menyebabkan harga pupuk global melonjak karena kedua negara itu merupakan produsen besar gas sebagai bahan baku produksi pupuk. Harga urea di pasar global meningkat mendekati US$1.000 per ton.

Harga pupuk urea nonsubsidi di Indonesia tercatat melampaui Rp11 ribu per kilogram, suatu kerumitan tersendiri karena harga pupuk urea bersubsidi hanya Rp2.250 per kilogram.

"Bank Dunia menyatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina telah mengganggu pasar energi global. Energy shock akibat persoalan geopolitik tersebut dianggap lebih parah dibandingkan dengan krisis energi pada 1970-an," pungkasnya. (Ol-7)