Kementerian PUPR Genjot Belanja Produk Dalam Negeri

PRESIDEN Widodo (Jokowi) menyebut, gejolak perekonomian global dapat diatasi dengan strategi membelanjakan uang, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, maupun masyarakat untuk membeli produk dalam negeri. 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) beberapa waktu lalu. 

Sesuai arahah tersebut, pemerintah kini terus menggenjot pemanfaatan produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian dan lembaga hingga BUMN untuk belanja produk dan jasanya. 

Upaya yang sama juga dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan infrastruktur nasional, termasuk dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. 

Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan, hingga saat ini pihaknya mencatat telah merealisasikan pos belanja untuk produk lokal melebihi Rp80,48 triliun. 

Anggaran itu merupakan wujud komitmen penuh terhadap program Gernas BBI. Alokasi anggaran yang digelontorkan tersebut, diambil dari total pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2022 sekitar Rp100,5 triliun. 

“Pada tahun anggaran 2022 kami telah merencakanan paling sedikit sekitar Rp80,48 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 105,7 triliun akan kami gunakan untuk belanja produksi dalam negeri. Ini terus dimonitoring, tercatat tanggal 25 Mei 2022 lalu angka ini sudah terlampaui,” tuturnya.

Menurut Zainal, sebagai salah satu kementerian yang memiliki anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur, realisasi alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi produk lokal pada 2022 akan terus ditingkatkan. Langkah ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap ketahanan perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Salah satunya dari Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI). Sebagai sebuah wadah yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor hilir baja ringan, ARFI menilai langkah pemerintah dalam menggenjot pemanfaatan produk dalam negeri, terutama pada industri baja, sudah sangat tepat. 

Pasalnya, industri baja ini merupakan induk dari semua industri.

“pemanfaatan produk nasional, terutama baja sudah sangat tepat dalam menggerakkan ekonomi. Karena baja ini adalah Mother of All Industries. Semua bidang industri mengunakan baja, seperti industri perabot rumah tangga, elektronika. Untuk itu ke depan industri baja akan menjadi salah satu sektor yang bertahan dan ini akan menjadi masa depan,”  kata Ketua Umum ARFI, Nicolas Kesuma.

Nicolas menambahkan, kebijakan pemanfaatan produk nasional sejatinya merupakan salah satu mimpi dan harapan seluruh pengusaha di Tanah Air. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia hampir dua tahun lebih membuat para pengusaha merasakan dampak yang sangat hebat. Untuk itu, dengan digaungkannya kebijakan ini, terutama untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, seluruh anggota ARFI optimis dapat membantu pemerintah menggerakan ekonomi nasional kembali. 

“Selama dua tahun lebih (Pandemi Covid-19), hal yang sangat signifikan terhadap anggota ARFI adalah proses pemulihan dan economic rebound yang tentunya dinantikan oleh seluruh lapisan pelaku usaha nasional. Dengan begitu dampaknya ekonomi akan bergerak kembali,” paparnya.

Namun demikian, ia berharap pemerintah terus membatasi peredaran produk luar negeri alias impor yang masuk ke dalam negeri, terutama dalam setiap proyek pembangunan. Di sektor baja ringan sendiri, ARFI berharap pemerintah segera mewajibkan penerapan Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) 8399-2017 untuk profil baja ringan bagi seluruh pelaku industri baja ringan yang berbisnis di tanah air. 

“Penerapan ini (SNI wajib profil baja ringan) diharapkan bersifat wajib, bukan sekadar imbauan. Ini bisa menangkal serbuan produk impor. Kemudian TKDN juga terus ditingkatkan untuk sepuruh produk dalam negeri. Dengan begitu, industri baja ringan Tanah Air dapat kembali bergeliat sehingga dapat mendukung percepatan pemerataan pembangunan dan meningkatkan ekonomi nasional," pungkasnya. (OL-8)