Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan siap mendukung program pengembangan sorgum yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Kementan siap mengelontorkan bantuan pengembangan sorgum seluas 300 ha di Kabupaten Sumba Timur.
"Sumba ini banyak potensi pengembangan lahan kering, sorgum dipilih karena tahan akan kekeringan". Ucap Lecky Frederich Koli Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Lecky menambahkan pengembangan 300 ha sorgum ini bekerja sama dengan PT. Sumba Moelti Agriculture (SMA) dengan kelompok tani sekitar. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menggunakan lahan perusahaan sebagai pemberdayaan masyarakat.
Selain kelompok tani kami akan melibatkan anak sekolah SMK utk melatih jiwa kewirausahaan dan sekaligus persiapan petani milenial. Menurut Leckey, hal ini adalah upaya menggembleng anak muda untuk tertarik terjun ke pertanian.
"Untuk hasil panen, nanti akan diambil swasta, untuk dijadikan pangan, pakan ternak dan bio-etanol," ujarnya.
Baca juga: DPR: Kementan Berkontribusi Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Ke depan, Lecky akan mengajukan bantuan 1.000 ha pengembangan sorgum kepada Kementan untuk mengerakkan perekonomian Sumba Timur secara masif.
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Jokowi untuk mengembangkan sorgum dengan harapan memiliki alternatif pangan dalam rangka mengalami krisis pangan.
Ditempat terpisah Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyatakan siap mendukung pengembangan sorgum di Sumba Timur.
Untuk tahun 2022 ini bantuan alokasi yang disiapkan untuk 300 ha terdiri dari benih dan pupuk.
"Kami diperintahkan oleh bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk berinovasi dan terus mengenjot produksi pangan alternatif untuk kesejahteraan petani"ucap Suwandi.
Ini bukan tanpa alasan sektor pertanian terbukti mampu berkontribusi besar terhadap pengerak ekonomi nasional.
"Selain pupuk dan benih kami akan lakukan pendampingan bersama pemerintah daerah dari hulu hingga hilir, dan termasuk mencarikan offstaker-nya agar program ini dapat berdampak secara signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat".jelasnya.
Suwandi berharap dukungan semua pihak untuk keberhasilan program Sumba Timur lumbung shorgum nasional dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani khususnya masyarakat di daerah timur Indonesia. (RO/OL-09)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
GP Ansor melakukan panen padi organik di Kabupaten Blora, sekaligus menanam 3.000 pohon kelapa.
Pertanian regeneratif adalah pengelolaan holistik yang berbeda dengan konsep keberlanjutan (sustainable) biasa.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja nasional menunjukkan tren membaik pada November 2025.
Balita di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, Alami Stunting
Korban diduga hanyut saat hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah.
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
ABB di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama Happy Hearts Indonesia (HHI) melalui program “Water for All”.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved