Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI V DPR RI bersepakat akan memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2023 untuk membiayai program prioritas nasional di bidang perdesaan.
Pasalnya, anggaran Rp 3 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di 74.961 desa di seluruh Indonesia.
"Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, saat rapat kerja, Senin (30/5).
Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, menjabarkan beberapa rencana program kerja Kemendes PDTT dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pria yang akrab di sapa Gus Halim ini juga memaparkan delapan rencana program kerja Kemendes PDTT tahun anggaran 2023. Pertama, terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa.
Baca juga: Gus Halim: Agar Valid dan Update, Data Desa Berbasis SDGs Desa Harus Selalu Diperbaharui
Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesehatan warga desa, serta yang ketiga terkait upaya penanggulangan masalah pengangguran di desa.
“Terkait kemiskinan ekstrem, ada BLT Dana desa serta peningkatan sentra pangan di Kawasan transmigrasi. Sedangkan untuk upaya peningkatan kualitas SDM dan kesehatan, melalui program konvergensi stunting dan Pendidikan vokasi di desa," kata Gus Halim.
"Untuk penanggulangan pengangguran di desa, adalah dengan menciptakan lapangan kerja melalui padat karya tunai desa,” jelasnya
Untuk rencana kerja yang keempat menurut Gus Halim adalah mendorong pemulihan dunia usaha desa dengan cara merevitaliasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta Desa Wisata.
Untuk yang keenam adalah pembangunan desa rendah karbon dan transisi energi melalui pengembangan desa perhutanan sosial serta rehabilitasi mangrove dan Kawasan pesisir.
Sedangkan rencana ketujuh adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui pembangunan desa cerdas (smart village) serta pemberdayaan masyarakat lewat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas).
“Yang ke delapan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah dengan menginventarisasi dan pemetaan HPL (hak pengelolaan lahan) di Kawasan transmigrasi di sekitar ibu kota nusantara. Untuk peran yang kelima yaitu revitaliasi industry dan penguatan riset terapan, kebetulan di kementerian desa tidak ada dukungan major project nya,” ujarnya
Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim juga mengakomodasi beberapa masukan dan usulan Komisi V DPR RI untuk menjadi kegiatan Kemendesa PDTT tahun 2023, beberapa masukan DPR tersebut dihasilkan dari hasil kunjungan kerja DPR pada masa persidangan I sampai IV tahun sidang 2021-2022.
Baik masa kunjungan kerja spesifik maupun masa reses. Di antara usulan DPR RI tersebut berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan terutama penguatan BUM Desa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa
Selain itu, kunjungan kerja DPR juga untuk mewujudkan tenaga pendamping desa yang memiliki kompetensi dan profesionalitas, terutama dalam memanfaatkan dana desa sesuai dengan prioritas dalam rangka mewujudkan Desa Maju dan Mandiri.
"Hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI sudah saya terima dan insya Allah akan segera kita tindak lanjuti dalam RKA APBN tahun 2023. Dan ketika memang ada yang sifatnya mendesak nanti kita akan segera bicarakan lebih lanjut supaya dioptimalkan untuk bisa ditindaklanjuti di tahun anggaran 2022," kata Gus Halim.
Sebagai informasi Agenda Rapat kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyampaian hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI.
Selain itu, pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) Kemendesa PDTT sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan pagu indikator Kemendesa PDTT tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3 triliun. (RO/OL-09)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PRESIDEN Joko Widodo menunjuk dua Menteri Koordinator sebagai Pelaksana tugas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Ketenagakerjaan
KPK menggeledah rumah dinas (rumdin) Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (AHI) pada Jumat, 6 September 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menginginkan agar Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jawa Timur
MENTERI Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar membantah ditawari kursi menteri untuk pemerintahan selanjutnya saat bertemu Jokowi.
Dua menteri sekaligus kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah melaporkan hasil Pemilu 2024 ke Presiden Joko Widodo.
WAKIL ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengkritik kinerja Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar terkait dana desa yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved