Jumat 20 Mei 2022, 20:49 WIB

Petani Sawit Indonesia Mengapresiasi Presiden Jokowi Usai Cabut Larangan Ekspor

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Petani Sawit Indonesia Mengapresiasi Presiden Jokowi Usai Cabut Larangan Ekspor

ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Setpres/Handout
Presiden Joko Widodo.

 

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). Hal itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang.

Organisasi petani kelapa sawit Indonesia pun menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mecabut larangan ekspor tersebut.

Apresiasi itu datang dari, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi),

"Mengapresiasi dan berterima kasih  kepada Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022," tulis siaran pers bersama organiasi petani sawit Indonesia, Jakarta, Jumat (20/5).

Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, tentunya turut menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.

"Yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata Rp2 ribu per kilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatra, Kalimantan dan juga Sulawesi," kata Alpian.

Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia," ujar Pahala.

Pahala memaparkan, selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Menurutnya, hal itu, bisa dilihat dari dana BPDPKS 137,283 triliun yang di pungut sejak tahun 2015 sampai 2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit.

"Sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," ucap Pahala.

Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI H. Narno berharap setelah pencabutan ekspor CPO maka tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang di kelola oleh BPDPKS. (OL-12)

Baca Juga

Dok. Kliring Berjangka Indonesia

Kliring Berjangka Indonesia Raih 5 Penghargaa di Ajang Akhlak Award 2022

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 16:31 WIB
Ajang AKHLAK Award yang diselenggarakan Kementerian BUMN tahun ini diikuti oleh 141 perusahaan yang terdiri dari 39 BUMN dan 102 Anak...
Dok. Forum B20 Indonesia

Forum B20-G20 Indonesia Bahas Rekomendasi Transformasi Digital

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 15:42 WIB
Dialog yang digelar secara hibrida itu didukung oleh 7 co-chairs dan 130 member dari seluruh dunia serta menggandeng Boston Consulting...
DOK Sinar Mas Land.

Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A Jalani Uji Laik Fungsi sebelum Operasional

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 15:42 WIB
Tol itu akan terkoneksi dengan tol Jakarta-Serpong, tol Jakarta-Merak, JORR, dan berbagai ruas tol di Pulau...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya