2,6 Juta Petani Sawit Terdampak, DPR Minta Larangan Ekspor CPO Ditinjau

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus meminta kepada pemerintah agar larangan ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dapat ditinjau kembali.

Ia menilai kebijakan larangan ekspor tersebut sejak 28 April 2022 lalu, berpotensi mengakibatkan 2,67 juta petani sawit di Indonesia kehilangan penghasilan.

"Melihat banyaknya risiko yang akan dihadapi oleh industri sawit nasional, ada baiknya Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (18/5).

Politikus PDI-Perjuangan itu juga mengatakan, kebijakan tersebut akan menyebabkan konsekuensi negatif terhadap kredibilitas Indonesia di mata Internasional sebagai negara penyumbang CPO dunia terbesar.

"Kebijakan larangan ekspor itu akan membawa berbagai konsekuensi dan dampak negatif, antara lain kredibilitas Indonesia di mata Internasional akan memburuk," ungkapnya.

Baca juga: Harga Tandan Buah Sawit Anjlok, Petani Kelapa Sawit Gelar Aksi Keprihatinan 

Dampak lainnya, kata Sihar, kebijakan larangan ekspor itu akan menimbulkan maraknya penyelundupan karena disparitas harga minyak goreng yang tinggi serta berbagai dampak negatif lainnya.

Menurutnya, korelasi antara kebijakan larangan ekspor dan harga minyak goreng tidak serta merta berhubungan positif. Hal itu dibuktikan sejak larangan ekspor bahan baku minyak goreng itu mulai diberlakukan.

"Justru telah menyebabkan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit di pasar dalam negri yang kini menuai protes besar-besaran dari para petani sawit," sebutnya.

Gelombang penolakan kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng disuarakan para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia dan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada Selasa (17/5).

Pada aksi tersebut, para petani terlihat membawa 'oleh-oleh' berupa buah kelapa sawit sebanyak satu mobil pikap, sebagai bentuk protes atas anjloknya harga TBS di dalam negri pasca diberlakukannya larangan ekspor bahan baku minyak goreng oleh pemerintah. (Ins/OL-09)