Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK Indonesia (BI) baru saja meluncurkan buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.38 “Sinergi dan Inovasi Untuk Mengakselerasi Pemulihan Intermediasi dan Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan".
Adapun buku tersebut menjelaskan tentang stabilitas sistem keuangan Indonesia yang tetap terjaga. Khususnya, di tengah pemulihan perekonomian global dan domestik yang masih dibayangi berbagai tantangan.
"Sinergi kebijakan menjadi kunci stabilnya sistem keuangan, yang diwujudkan melalui bauran kebijakan nasional yang akomodatif," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, Jumat (13/5).
Baca juga: Momen Ramadan-Lebaran Perkuat Kinerja Ekonomi Kuartal II 2022
"Sistem keuangan tetap berdaya tahan dan intermediasi melanjutkan perbaikan, seiring dengan membaiknya kinerja korporasi dan rumah tangga, serta persepsi risiko," imbuhnya.
Perry menambahkan bahwa dalam rangka mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, BI telah melanjutkan bauran kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Misalnya, kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan inovatif bersinergi dengan kebijakan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan). "Seiring prospek pemulihan ekonomi, stabilitas sistem keuangan Indonesia diprakirakan tetap terjaga pada 2022," papar Perry.
Dalam buku ini, terdapat tiga makna tersirat yang ingin disampaikan. "Pertama, optimisme pertumbuhan intermediasi yang semakin membaik di 2022. Ketika dinamika ekonomi global masih dibayangi berbagai tantangan," katanya.
Baca juga: BI: Cadangan Devisa Indonesia April 2022 Capai US$135,7 Miliar
"Kedua, transformasi kebijakan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dengan tetap mendorong intermediasi yang seimbang. Ketiga, sinergi dalam membangun ekonomi yang inklusif melalui pembiayaan dan gerakan penggunaan produk dalam negeri," tukas Perry.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan pentingnya kebijakan otoritas yang dikalibrasi dengan baik. Berikut, direncanakan dengan baik dan dikomunikasikan dengan baik untuk menjawab berbagai tantangan, yang masih mewarnai pemulihan ekonomi.
Buku KSK merupakan publikasi utama BI di bidang stabilitas sistem keuangan (SSK) yang diterbitkan setiap semester. Buku ini memberikan informasi yang komprehensif tentang hasil asesmen dan riset mengenai SSK Indonesia.(OL-11)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan nama Thomas Djiwandono menjadi salah satu yang disebut mengisi posisi deputi gubernur BI
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung wacana Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas keponakan Prabowo Subianto
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dipicu oleh spekulasi pasar mengenai potensi terganggunya independensi Bank Indonesia.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rencana pertukaran pejabat antara sektor fiskal dan moneter tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia atau BI
Ini kata ekonom terkait pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto sebagai deputi gubernur BI.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Indonesia resmi jadi negara dengan kedai kopi terbanyak di dunia. Hampir 462 ribu coffee shop tumbuh dari budaya nongkrong, UMKM, dan ekosistem digital.
Simak rekam jejak lengkap 15 edisi Piala ASEAN dari 1996 hingga 2024. Dari drama "Shoulder of God" hingga dominasi Thailand, serta hasil undian terbaru 2026.
Sugiono menjelaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945.
Menko Yusril menegaskan setiap pembahasan mengenai transfer narapidana dilakukan secara hati-hati.
Berikut prakiraan cuaca Senin 12 Januari 2026 untuk kota-kota besar di Indonesia dikutip dari BMKG
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved