KETUA Umum Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) James Talakua menilai tepat langkah Presiden Joko Widodo yang menawarkan kerja sama atas pembangunan Ambon New Port (ANP) dan sektor kelautan serta perikanan kepada Jepang, melalui Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio ketika berkunjung ke Indonesia akhir bulan lalu.
"Jika pihak Jepang masuk sebagai investor dalam pembangunan ANP maka diharapkan proyek ini akan lebih memperkuat hubungan antara Jepang dan Indonesia sebagai mitra strategis, serta berkontribusi untuk mewujudkan Asean Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang berbagi banyak prinsip dasar yang sama dengan Free and Open Indo-Pacific (FOIP)," kata James dalam keterangan tertulis (9/5).
Menurut James keseriusan Jepang sudah teruji dalam investasi di sektor pelabuhan. Ia mencontohkan proyek perluasan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
"Di mana pada fase pertama pemberian pinjaman senilai sampai dengan sekitar 118,9 miliar Yen telah dilakukan pada November 2017. Sehingga pada Desember 2021, terminal kendaraan mulai beroperasi penuh dengan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang. Dan kini, fase kedua dari pinjaman tersebut yang dilaksanakan kali ini senilai sampai dengan 70,195 miliar Yen," jelasnya.
James juga menilai pembangunan Ambon New Port akan menambah devisa daerah dan negara. Hal itu akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku. James mengingatkan Pemda Maluku agar mempersiapkan sumber daya manusia di bidang kemaritiman.
"Pemerintah daerah agar dapat menyiapkan SDM yang memiliki keahlian di bidang kemaritiman. Kita harusnya tahu, sudah saatnya masyarakat Maluku kembali ke laut. Maluku itu kaya akan sumber daya alamnya. Belum lagi Blok Masela yang sebentar lagi akan segera beroperasi. Juga keindahan pantai, kekayaan laut serta hasil tambang yang belum tersentuh. Saatnya kita bersatu, satu hati untuk Maluku tanah pusaka," tandas James.
Sekretaris Jenderal Forkami Marcellus Hakeng Jayawibawa mengungkapkan pembangunan ANP sangat tepat untuk mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia. Pembangunan ANP secara langsung juga akan mewujudkan Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN).
"Oleh karena itu sudah selayaknya di Maluku dibangun Pelabuhan ANP. Apalagi berdasarkan data yang ada dari Kementerian Kelautan Perikanan, memiliki potensi tangkapan ikan yang berlimpah di perairannya. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 misalnya, yang mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur. Potensi Sumber daya Ikan Laut Arafura (WPP 718) merupakan salah satu perairan tersubur di dunia," tegasnya.
Hakeng menambahkan pembangunan pelabuhan ANP membutuhkan biaya besar. Karena itu dibutuhkan pihak lain untuk ikut serta dalam pendanaan. Pembangunan pelabuhan di Indonesia dapat menggunakan skema pendanaan kreatif (creative financing) non APBN. Ia pun meminta pemerintah untuk memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada badan usaha, baik nasional maupun asing untuk berperan dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia.
"Pemerintah harus dapat menyediakan aturan atau regulasi yang tidak terlalu memberatkan badan usaha dalam pembangunan pelabuhan baru," pungkasnya. (OL-8)
