Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan produk tuna Indonesia bisa bersaing dengan produk negara Asia lain di pasar Jepang.
Salah satu yang menghambat daya saing produk tuna asal Indonesia di Jepang adalah pengenaan tarif bea masuk Most Favoured Nation (MFN). Alhasil, KKP pun mengajukan pembebasan tarif bea masuk tuna.
"Kami ingin produk tuna Indonesia, khususnya tuna kaleng, dibebaskan bea masuk, seperti produk tuna dari Thailand maupun Filipina,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan KKP Artati Widiarti dalam keterangan resmi, Selasa (26/4).
Baca juga: Ekspor Produk Perikanan Naik 6,6% di 2021, Tembus Rp65,4 Triliun
Pada pertemuan Public Private Dialogue Track 1.5 Indonesia-Jepang, delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian.
Sementara itu, delegasi Jepang dipimpin oleh Vice Minister of Economy, Trade and Industry (METI). Pertemuan juga melibatkan sektor swasta, termasuk Kadin, Keidanren (Japan Business Federation), hingga Jakarta Japan Club.
Ada sejumlah keuntungan yang didapat Jepang melalui penghapusan empat pos tarif tuna asal Indonesia. Pertama, memperluas sumber pasokan tuna untuk importir negara tersebut, dengan harga yang bersaing. Sekaligus mendukung pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.
Baca juga: Laporan OJK : Industri Keuangan Syariah Sukses Bertahan dan Beradaptasi di Tengah Pandemi
Pembebasan tarif bea masuk tuna Indonesia telah dibahas dalam perundingan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) sejak 2014. Sebelumnya, Jepang berniat membuka akses pasar untuk tuna kaleng Indonesia, dengan syarat memperoleh perizinan atas operasi armada milik badan usaha joint venture investasi Jepang.
Pasca pemberlakuan Omnibus Law dan peraturan pelaksanaannya, syarat yang diajukan Jepang secara otomatis terpenuhi. Untuk itu, KKP meminta otoritas Jepang agar membuka akses pasar produk tuna kaleng Indonesia di Negeri Sakura.
"Kami juga meminta dukungan dari METI dan Keidanren untuk mempertimbangkan penghapusan bea masuk ke Jepang. Untuk produk tuna kaleng Indonesia dengan menekankan keuntungan yang akan didapat oleh investor Jepang," papar Artati.(OL-11)
MGM Bosco Logistics meresmikan fasilitas cold storage guna memperkuat infrastruktur logistik dan memastikan kualitas produk perikanan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok, guna memperkuat sektor kelautan, perikanan, dan mitigasi bencana kemaritima
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
Untuk tahun ini, Dinas Perikanan Batam menargetkan ekspor ikan ke Singapura sebesar 5.500 ton dengan nilai mencapai Rp250 miliar.
Melalui perjanjian ini, diharapkan kondisi kerja awak kapal perikanan migran Indonesia di Taiwan dapat semakin membaik.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara simbolis melepas ekspor bus perdana dari Karoseri Laksana, Kabupaten Semarang, ke Sri Lanka pada Rabu (2/7)
KEK Industropolis Batang menutup semester pertama 2025 dengan membukukan nilai investasi sebesar Rp1,1 triliun. Angka itu diperoleh dari masuknya dua tenant strategis.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Mei 2025 mencapai US$111,98 miliar, naik 6,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui produk inovasinya QLola by BRI menghadirkan fitur Digital Trade Finance yang memudahkan kegiatan transaksi perdagangan ekspor impor.
Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyerukan urgensi kolaborasi strategis antara pelaku industri dan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved