Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (APINDO) menyarankan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, khususnya di sektor pangan, guna mencegah potensi kenaikan inflasi pada April.
"Ada beberapa hal yang kami sarankan untuk menjaga kestabilan inflasi sektor pangan. Kita harus mengupayakan keseimbangan terhadap volume penawaran dan permintaan pangan nasional," kata Ketua Apindo Haryadi Sukamdani dalam diskusi daring yang diselenggarakan InfoBank, Kamis (7/4), seperti dilansir Antara.
Impor bahan pangan, lanjutnya, dengan adanya kenaikan sejumlah harga yang terjadi saat ini, harus segera dicarikan substitusi yang bisa disediakan dari dalam negeri. Selain juga mengupayakan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kegaduhan di lapangan, akibat pasokan bahan pangan kurang.
"Berikutnya memastikan kelancaran dan distribusi supply pangan khususnya di daerah yang krisis dari sisi jumlah penduduk," ujarnya.
Menurut Apindo, kelancaran dan keterjangkauan biaya logistik pangan dapat menjadi penentu wajar atau tidaknya kenaikan harga pangan nasional di daerah. Selanjutnya saran yang ketiga adalah pemerintah harus memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi pangan.
Jika ketiga hal tersebut bisa dilakukan secara berkala dengan disiplin oleh pemerintah, Apindo cukup yakin inflasi pangan nasional bisa dicegah dan dikendalikan dengan baik tanpa membebani masyarakat, apalagi sampai mendorong masyarakat dengan daya beli rendah ke arah kemiskinan.
"Terkait PPN kami sebetulnya pada posisi yang mendukung, hanya memang pemerintah perlu melihat kembali apakah akah terus dilakukan atau bisa ditangguhkan dalam sementara waktu," tuturnya.
Baca juga: Kurs Rupiah Melemah, Analis Singgung Turunnya Cadangan Devisa Indonesia
Lebih lanjut Haryadi juga menyoroti dampak dari konflik Ukraina dan Rusia. Meskipun volume perdagangan Indonesia dengan Ukraina dan Rusia tidak terlalu besar, menurutnya, komoditas perdagangan utama minyak mentah dan gandum masih merupakan komoditi penting yang dibutuhkan industri dan perekonomian Indonesia.
"Pengaruhnya terhadap dunia besar, jadi mau tidak mau ini akan jangka panjang. Bagaimana kita mengatasi secara umum dampak dari perpanjangan ini, substitusi impor menjadi keharusan," ucapnya.
Kenaikan harga energi BBM, batu bara, dan gas, dinilainya secara langsung akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi, logistik dan transportasi yang tentu berimbas langsung terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen serta memberi tekanan yang lebih besar pada APBN.
"Masalah seperti pandemi dan perang, sebetulnya kita sudah bisa memperkirakan risikonya, namun sayangnya selama ini kita tidak mempunyai contigency plan yang memadai terhadap sumber-sumber komoditas penting. Hal ini yang menurut kami harus dipikirkan untuk jangka panjang," kata Haryadi. (A-2)
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut risiko serangan AS ke Iran tidak hanya berasal dari sentimen pasar tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global.
Dengan tarif 0%, risiko kontraksi permintaan akibat kenaikan biaya dapat ditekan sehingga utilisasi kapasitas produksi dan perencanaan investasi menjadi lebih terjaga.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut tantangan pertumbuhan ekonomi muncul dari sisi global maupun domestik.
ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung penguatan konsumsi domestik dan stabilitas ekonomi nasional melalui pelaksanaan program Friday Mubarak 2026.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan 22 pengusaha besar anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rabu (11/2) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Apindo dan lima konglomerat.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia terus menjadi perbincangan publik hingga di awal 2026.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved