Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (APINDO) menyarankan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, khususnya di sektor pangan, guna mencegah potensi kenaikan inflasi pada April.
"Ada beberapa hal yang kami sarankan untuk menjaga kestabilan inflasi sektor pangan. Kita harus mengupayakan keseimbangan terhadap volume penawaran dan permintaan pangan nasional," kata Ketua Apindo Haryadi Sukamdani dalam diskusi daring yang diselenggarakan InfoBank, Kamis (7/4), seperti dilansir Antara.
Impor bahan pangan, lanjutnya, dengan adanya kenaikan sejumlah harga yang terjadi saat ini, harus segera dicarikan substitusi yang bisa disediakan dari dalam negeri. Selain juga mengupayakan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kegaduhan di lapangan, akibat pasokan bahan pangan kurang.
"Berikutnya memastikan kelancaran dan distribusi supply pangan khususnya di daerah yang krisis dari sisi jumlah penduduk," ujarnya.
Menurut Apindo, kelancaran dan keterjangkauan biaya logistik pangan dapat menjadi penentu wajar atau tidaknya kenaikan harga pangan nasional di daerah. Selanjutnya saran yang ketiga adalah pemerintah harus memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi pangan.
Jika ketiga hal tersebut bisa dilakukan secara berkala dengan disiplin oleh pemerintah, Apindo cukup yakin inflasi pangan nasional bisa dicegah dan dikendalikan dengan baik tanpa membebani masyarakat, apalagi sampai mendorong masyarakat dengan daya beli rendah ke arah kemiskinan.
"Terkait PPN kami sebetulnya pada posisi yang mendukung, hanya memang pemerintah perlu melihat kembali apakah akah terus dilakukan atau bisa ditangguhkan dalam sementara waktu," tuturnya.
Baca juga: Kurs Rupiah Melemah, Analis Singgung Turunnya Cadangan Devisa Indonesia
Lebih lanjut Haryadi juga menyoroti dampak dari konflik Ukraina dan Rusia. Meskipun volume perdagangan Indonesia dengan Ukraina dan Rusia tidak terlalu besar, menurutnya, komoditas perdagangan utama minyak mentah dan gandum masih merupakan komoditi penting yang dibutuhkan industri dan perekonomian Indonesia.
"Pengaruhnya terhadap dunia besar, jadi mau tidak mau ini akan jangka panjang. Bagaimana kita mengatasi secara umum dampak dari perpanjangan ini, substitusi impor menjadi keharusan," ucapnya.
Kenaikan harga energi BBM, batu bara, dan gas, dinilainya secara langsung akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi, logistik dan transportasi yang tentu berimbas langsung terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen serta memberi tekanan yang lebih besar pada APBN.
"Masalah seperti pandemi dan perang, sebetulnya kita sudah bisa memperkirakan risikonya, namun sayangnya selama ini kita tidak mempunyai contigency plan yang memadai terhadap sumber-sumber komoditas penting. Hal ini yang menurut kami harus dipikirkan untuk jangka panjang," kata Haryadi. (A-2)
Sebagai bagian dari agenda strategis, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rarkerkonas) ke-XXXIV di Bandung pada Senin (4/8).
Kebijakan pembatasan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran luas.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin terhadap fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.
Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani merespons permintaan Amerika Serikat (AS) soal barang impor bebas penetapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ia menegaskan relaksasi mesti selektif
KETUA Umum Asosiasi Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penurunan harga jual beras premium sebesar Rp200 per kilogram.
Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui partisipasi aktif dalam program Gerakan Pangan Murah.
Diduga Langgar Mutu, Pemprov DKI Sebut Beras Subsidi Food Station Sudah Diuji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved