Ketersediaan dan Harga Sembako Dipantau Menjelang Ramadan

PUSAT Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan memastikan ketersediaan pasokan dan harga sembako terus dipantau. Hal ini dilakukan juga untuk memastikan stabilisasi pasokan dan harga kesembilan bahan pokok di berbagai wilayah di Indonesia menjelang Ramadan. 

“Hal ini juga merupakan fungsi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dengan terbitnya Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional per tanggal 29 Juni 2021, maka sesuai tugas dan fungsinya, lanjut Andriko, Bapanas mengurusi pangan dan bertanggung jawab kepada presiden,” ungkap Kepala Bapanas Andriko Noto Susanto dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (29/3).

Badan Pangan Nasional mengurusi sembilan bahan pokok antara lain beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Adriko menambahkan, Bapanas juga intens bekerja sama dengan DinasKetahanan Pangan provinsi dan kabupaten di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Tujuannya untuk memonitor dan memastikan stabilisasi pasokan dan harga kesembilan bahan pokok tersebut.

"Jadi itu semua kita monitor, termasuk juga Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten dari 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Kita bekerja sama untuk melakukan monitoring di setiap wilayah dengan stabilisasi dan pasokan harga itu," lanjut dia.

Baca juga: Pos Indonesia Turut Sukseskan Penyaluran Bansos Kartu Sembako Kemensos

Juru Bicara Satgas Penanganan covid-19 Wiku Adisasmito menambahkan, saat ini angka kasus covjd-19 terus menurun. Bahkan, pada Minggu (27/3), kematian tercatat ada di angka 100 orang. 

"Pada saat ini memang kasus cenderung menurun terus. Bahkan kasus terkini yaitu kemarin, kasus aktif yang baru, itu hanya 3.000 kasus. Bahkan kematiannya juga 100 kemarin," kata Wiku.

Padahal sebelumnya, lanjut Wiku, saat covid-19 varian delta memasuki posisi puncak, kasus harian tercatat mencapai 64.000 kasus. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kondisi ini sedang membaik secara nasional. Namun, Wiku mengimbau agar masyarakat jangan lengah dan tetap waspada agar kondisi ini tetap terkendali. 

Lebih lanjut, Wiku mengatakan pemerintah meminta masyarakat yang berada di daerah padat penduduk dengan tingkat mobilitas yang tinggi agar selalu menjaga protokol kesehatan.

"Tentunya daerah yang padat penduduk dengan mobilitas yang tinggi, itu tentunya rentan terhadap penularan. Maka dari itu, perhatian pemerintah dan juga masyarakat pada daerah-daerah tersebut harus betul-betul menjalankan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sosial ekonominya," tandas dia. (R-3)