Headline

Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.

Fokus

Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.

Luhut : Lima Negara Mau Danai Pembangunan IKN

Insi Nantika Jelita
20/3/2022 21:02
Luhut : Lima Negara Mau Danai Pembangunan IKN
Luhut Binsar Pandjaitan(MI/ Insi Nantika Jelita)

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan lima negara siap berinvestasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Investor tersebut berasal dari Arab Saudi hingga Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Beberapa waktu lalu, Luhut bahkan mengaku intens berkomunikasi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) terkait rencana pendanaan IKN.

"Paling tidak yang sudah saya tahu ada lima negara (siap danai IKN). Ada dari Arab Saudi, konsorsium Abu Dhabi dan Tiongkok," ungkapnya dari tayangan MetroTV News yang dikutip Minggu (20/3).

UEA sendiri disampaikan Luhut akan menggelontorkan US$20 miliar untuk pembiayaan IKN. Untuk Arab Saudi masih dalam tahap negosiasi soal berapa investasi yang siap mengalir ke kantong negara.

Menkor Marves juga menjelaskan alasan mundurnya Softbank dari proyek IKN karena persoalan internal perusahaan asal Jepang tersebut.

Dana US$100 miliar yang sempat ditawarkan investor pada awalnya, tetap akan dimasukkan ke dalam proyek pembangunan ibu kota baru, karena uang tersebut juga berasal dari Abu Dhabi dan Arab Saudi.

"Karena Softbank bermasalah, mereka enggak jadi (investasi ke IKN). Tapi, bakal masuk ke sovereign wealth fund Indonesia (uang pendanaan IKN)," pungkas Luhut.

Adapun anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pembangunan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN saja sebesar Rp46 triliun, data dari Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengatakan, pada prinsipnya pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

"Namun, porsi pembiayaan APBN diupayakan seminimal mungkin," tandasnya. (OL-8)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Polycarpus
Berita Lainnya