Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mendukung program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nasional secara lebih komprehensif. Dengan program ini, permasalahan yang dialami UMKM dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Program ini mengusung tema “Sinergi Dukungan Pemberdayaan UMKM Nasional melalui Satu Data, Satu Sistem Kerja untuk Kemenkeu Satu Kemenkeu Terpercaya”. Kegiatan diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN), Sumatera Selatan.
Program ini didukung oleh seluruh Unit Eselon I/Non-Eselon, 8 Badan Layanan Umum, dan 5 Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan yang masing-masing memiliki program pemberdayaan UMKM dengan peran dan karakteristiknya yang disinergikan untuk memberikan dampak lebih optimal.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam sambutannya melihat bahwa konteks Kemenkeu Satu dalam membantu UMKM bisa melalui sisi perpajakan, bantuan ekspor yakni Authorized Economic Operator baik perusahaan besar maupun UMKM akan dibantu agar dapat melakukan ekspor dengan cepat.
Selain itu, bantuan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro juga dilakukan dan melaksanakan kegiatan lelang UMKM bahkan ada juga keringanan utang bagi UMKM agar usaha yang dijalani bisa meningkat serta naik kelas.
Program dukungan pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu bagi Nasional, merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sinergi dan semangat kolaborasi antar unit di lingkungan Kemenkeu serta Kementerian dan lembaga lain.
"Jadi Kemenkeu Satu adalah sinergi bukan saja sinergi birokrasi antar unit eselon I tapi juga sinergi dengan Special Mission Vehicle, dengan Pemerintah Daerah, dengan Stakeholder, dengan asosiasi, dan dengan masyarakat," terang Suahasil, Jumat (18/3).
Wamenkeu menyambut baik inisiatif implementasi program Kemenkeu Satu wilayah Sumatera Selatan sebagai piloting project dan juga langkah konkrit untuk dukungan Kemenkeu Satu bagi UMKM Nasional.
Inisiatif ini telah mengambil satu langkah konkrit untuk menyebarkan semangat tersebut pada unit kerja Kemenkeu baik di wilayah Sumatera Selatan maupun secara Nasional, misalnya melalui layanan bersama untuk UMKM, publikasi bersama, Portal UMKM, dan lain-lain. Langkah konkrit ini tentu dapat terus diperkuat dengan Program Kerja Sama (PKS) yang sudah dirintis oleh 4 Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota (Banyu Asin, Muara Enim, Lematang Ilir, dan Prabumulih), dan kedepannya diharapkan semakin banyak PKS antara pemerintah pusat dan daerah. (OL-15)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved