Kamis 10 Maret 2022, 21:53 WIB

Menaker dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Jelaskan Manfaat Progam JKP

mediaindonesia.com | Ekonomi
Menaker dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Jelaskan Manfaat Progam JKP

Ist/Bpjamsostek
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Menaker RI Ida Fauziyah dalam dialog bersama peserta penerima manfaat JKP di Jakarta.

 

SEJAK 1 Februari 2022, para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah bisa mengajukan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk mendapatkan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja.

Untuk mengetahui secara langsung pengalaman pertama para peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dalam mengajukan manfaat JKP, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mendampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dalam dialog bersama peserta penerima manfaat JKP di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Kamis (10/3). 

Dalam kegiatan tersebut, dihadirkan 10 orang perwakilan peserta yang telah mengajukan dan menerima manfaat JKP, sementara perwakilan dari wilayah lain hadir melalui virtual conference.

Ida Fauziyah mengatakan bahwa pekerja yang telah menerima manfaat cash benefit ini sebanyak 125 orang dan di antara mereka sudah menerima bimbingan atau konseling untuk pasar kerja atau lowongan pekerjaan baru yang diinginkan, yang artinya juga mereka telah masuk ke manfaat kedua dari JKP yaitu akses ke pasar kerja. 

Baca juga: Makin Mudah, Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bisa Lewat Agen BRILink

Disebutkan Anggoro bahwa hingga saat ini sebanyak 60 orang pekerja telah mengikuti asesmen dan 11 orang mendapatkan konseling. Selain itu 28 orang lainnya telah mengajukan lamaran pekerjaan pada 5 perusahaan melalui pasker.id. 

“Saya bersama Dirut BPJAMSOSTEK melakukan silaturahmi dengan penerima manfaat program JKP, baik secara offline maupun online. Para pekerja ini didampingi pula oleh para Kadisnaker dan Deputi Direktur BPJAMSOSTEK di sembilan provinsi Indonesia,” tutur Ida Fauziah. 

Menaker menyatakan bahwa infrastruktur layanan program JKP ini telah siap memberikan manfaat kepada para peserta.

“Para pekerja telah merasakan dua dari tiga manfaat program JKP. Manfaat selanjutnya akan diberikan pelatihan kerja baik skilling, upskilling maupun re-skilling,” jelasnya. 

Anggoro kemudian menjelaskan tiga syarat bagi pekerja mendapatkan manfaat JKP ini, yaitu pertama, pekerja merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, bukan akibat habisnya kontrak kerja, meninggal dunia, cacat total tetap, atau pensiun. 

Kedua, peserta BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam rentang waktu 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut - turut sebelum terkena PHK.

Ketiga, peserta harus menyatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk bekerja kembali. 

Ia menambahkan dari total 125 orang pekerja, sudah tersalurkan Rp225 juta, sementara untuk jumlah pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta program JKP sudah mencapai 10,8 juta orang.

“Dialog ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengalaman pekerja dalam menerima manfaat JKP. Kami terbuka untuk masukan dan saran agar ke depannya dapat lebih baik memberikan layanan kepada peserta,” tutur Anggoro. 

Anggoro menemukan hal yang menarik saat berdialog dengan para penerima manfaat JKP, bahwa sebagian besar dari peserta mendapatkan informasi mengenai program ini melalui media sosial.

“Itu menjadi gambaran penting bagaimana media sosial mampu mencapai para pekerja dengan sangat baik, oleh karenanya kami berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas dan intensitas informasi di media sosial resmi kami,” tambahnya. 

Senada dengan Menaker, Anggoro mengatakan program JKP ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempertahankan derajat hidup yang layak bagi para pekerja yang terdampak PHK, utamanya di masa pandemi seperti saat ini. 

Program JKP ini diperuntukkan untuk segmen pekerja Penerima Upah, dengan kriteria lainnya yaitu WNI belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta; pekerja pada Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PK/BU) dengan skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah terdaftar dalam 4 Program BPJAMSOSTEK (JKK, JKM, JHT, dan JP) dan terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan (JKN).

Pekerja juga tidak perlu risau karena tidak ada tambahan iuran untuk mengikuti program JKP. 

“Kita telah mencatatkan sejarah kemajuan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan JKP bagi para pekerja terkena PHK seperti yang sudah dilakukan di negara-negara maju. Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan para peserta dapat segera bekerja kembali,” tutup Anggoro. (RO/OL-09)
 

Baca Juga

dok.ist

Pangdam XIV: TNI Jamin Stabilitas Keamanan Obvitnas dan PSN Smelter Nikel CNI Group

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 09:25 WIB
SETIAP ada Obvitnas dan PSN, secara tidak langsung itu merupakan tugas TNI untuk menjamin stabilitas keamanannya, demi kemaslahatan orang...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Indonesia-Brunei Darussalam akan Tingkatkan Kapasitas SDM Parekraf

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 09:18 WIB
Sandiaga Uno melakukan penjajakan kerja sama peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf)...
dok.Ant

Pemerintah Tawarkan Sukuk ritel SR017 Dengan Kupon tetap 5,9 persen

👤Muhammad Fauzi 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 08:23 WIB
PEMERINTAH menawarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk ritel seri SR017 kepada investor individu secara daring atau online...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya