Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PRESIDEN Joko Widodo meminta TNI dan Polri mengawal secara serius upaya transformasi ekonomi yang tengah dilakukan pemerintah.
Dengan adanya pengawasan dari aparat keamanan, kepala negara berharap proses tersebut dapat berjalan lebih cepat dan maksimal.
"Saya minta jajaran TNI dan Polri, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian kalau ada yang namanya industri, entah itu industri nikel, industri batubara, industri tembaga, industri emas, jaga mereka. Karena nilai tambahnya nanti ada di situ," ujar Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI Polri 2022 di Jakarta, Selasa (1/3).
Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah berupaya mengubah tumpuan pertumbuhan ekonomi dari konsumsi menuju produksi. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara mengeluarkan aturan terkait pelarangan ekspor bahan mineral dan batu bara secara mentah.
Sumber daya tersebut harus diolah terlebih dulu di Tanah Air sehingga tercipta nilai tambah yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh negara dan masyarakat.
"Sejak zaman VOC, 400 tahun lalu kita mengirim bahan-bahan mentah, yang kita kirim bahan mentah sampai sekarang bahan mentah itu yang harus kita setop, setop, setop. Tidak bisa lagi. Kita tidak dapat apa-apa. Sekarang itu harus diubah. Kita harus mendapatkan nilai tambah," tegas mantan wali kota Solo itu.
Baca juga : Gandeng HPDKI, Kementan Optimalkan Pengembangan Ternak Kambing
Menurut Presiden, nilai tambah tersebut dapat berupa lapangan pekerjaan, pajak dan bea keluar juga bayar di Indonesia, hingga penerimaan negara bukan pajak.
Selain itu, Presiden juga menyinggung soal pentingnya pengembangan ekonomi hijau. Jokowi berpandangan fondasi ekonomi hijau harus mulai dibangun sejak sekarang.
"Kita sekarang ini sedang menyiapkan pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Di situlah nanti pintu gerbang kita untuk membuka yang namanya ekonomi hijau Indonesia yang energinya didapat dari pembangkit listrik tenaga air di Sungai Kayan. Sungai Kayan nanti akan menghasilkan kira-kira 11.000 sampai 12.000 megawatt," ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan energi hijau karena memiliki 4.400 sungai. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi geotermal sebanyak 29 ribu megawatt, energi angin, arus bawah laut, hingga tenaga surya yang semuanya perlu untuk dijaga agar bisa dibangun.
"Ini kekuatan negara kita yang negara lain enggak punya. Oleh sebab itu fondasinya harus dimulai sesegera mungkin, dan tugas bapak, ibu, saudara sekalian menjaga agar fondasi ini betul-betul bisa kita bangun," sambungnya. (OL-7)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Prabowo mengatakan bahwa ada pihak yang selalu berusaha merusak citra kepolisian dengan segala cara
Kehadiran robot tersebut masih bersifat demonstratif dan edukatif.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-79 seharusnya tidak berhenti pada seremoni
Aksi cium tangan Gibran kepada Try terlihat saat Gibran yang berada di belakang Presiden Prabowo Subianto baru tiba di lokasi acara.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved