Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta TNI dan Polri mengawal secara serius upaya transformasi ekonomi yang tengah dilakukan pemerintah.
Dengan adanya pengawasan dari aparat keamanan, kepala negara berharap proses tersebut dapat berjalan lebih cepat dan maksimal.
"Saya minta jajaran TNI dan Polri, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian kalau ada yang namanya industri, entah itu industri nikel, industri batubara, industri tembaga, industri emas, jaga mereka. Karena nilai tambahnya nanti ada di situ," ujar Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI Polri 2022 di Jakarta, Selasa (1/3).
Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah berupaya mengubah tumpuan pertumbuhan ekonomi dari konsumsi menuju produksi. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara mengeluarkan aturan terkait pelarangan ekspor bahan mineral dan batu bara secara mentah.
Sumber daya tersebut harus diolah terlebih dulu di Tanah Air sehingga tercipta nilai tambah yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh negara dan masyarakat.
"Sejak zaman VOC, 400 tahun lalu kita mengirim bahan-bahan mentah, yang kita kirim bahan mentah sampai sekarang bahan mentah itu yang harus kita setop, setop, setop. Tidak bisa lagi. Kita tidak dapat apa-apa. Sekarang itu harus diubah. Kita harus mendapatkan nilai tambah," tegas mantan wali kota Solo itu.
Baca juga : Gandeng HPDKI, Kementan Optimalkan Pengembangan Ternak Kambing
Menurut Presiden, nilai tambah tersebut dapat berupa lapangan pekerjaan, pajak dan bea keluar juga bayar di Indonesia, hingga penerimaan negara bukan pajak.
Selain itu, Presiden juga menyinggung soal pentingnya pengembangan ekonomi hijau. Jokowi berpandangan fondasi ekonomi hijau harus mulai dibangun sejak sekarang.
"Kita sekarang ini sedang menyiapkan pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Di situlah nanti pintu gerbang kita untuk membuka yang namanya ekonomi hijau Indonesia yang energinya didapat dari pembangkit listrik tenaga air di Sungai Kayan. Sungai Kayan nanti akan menghasilkan kira-kira 11.000 sampai 12.000 megawatt," ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan energi hijau karena memiliki 4.400 sungai. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi geotermal sebanyak 29 ribu megawatt, energi angin, arus bawah laut, hingga tenaga surya yang semuanya perlu untuk dijaga agar bisa dibangun.
"Ini kekuatan negara kita yang negara lain enggak punya. Oleh sebab itu fondasinya harus dimulai sesegera mungkin, dan tugas bapak, ibu, saudara sekalian menjaga agar fondasi ini betul-betul bisa kita bangun," sambungnya. (OL-7)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved