Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH tengah membangun ekosistem kendaraan listrik. Langkah ini untuk mencapai target netralitas karbon atau net zero emission pada 2060.
Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah melarang penggunaan mobil konvensional di ibu kota baru. Selain itu, dia pun menegaskan, pembangunan kota Nusantara bakal memprioritaskan para pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna kendaraan umum yang ramah lingkungan.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Yoga menyambut baik rencana tersebut. Namun, kata Nirwono, sebenarnya kebijakan peralihan secara bertahap kendaraan berbahan bakar fosil ke nonfosil itu diterapkan di seluruh kota Indonesia.
Dalam arti, kata dia, tidak harus menunggu di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai wujud komitmen kota rendah emisi karbon.
"Kendaraan berbahan bakar nonfosil juga beragam, tidak harus semuanya listrik. Bisa biogas, hidrogen, dan lain-lain yang harus disiapkan matang secara menyeluruh industrinya dari hulu ke hilir, dari pabrik kendaraan hingga stasiun pengisian bahan bakar," ujarnya.
Ia juga mendorong kota dirancang ramah pejalan kaki dan sepeda agar warga terbiasa berjalan kaki atau bersepeda dalam jarak dekat, serta menggunakan transportasi massal untuk jarak sedang-jauh dalam kegiatan harian.
Dalam (UU) Ibu Kota Negara, IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia. Ini berarti kota yang mengelola sumber daya secara cepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan.
Kemudian, kota ini juga bisa menerapkan moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni, dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis yang di dalamnya menetapkan IKN Nusantara sebagai kota di dalam hutan untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75 persen kawasan hijau.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemanfaatan kendaraan listrik tak hanya mengurangi impor bahan bakar minyak dan elpiji, tetapi juga mendorong pengembangan industri manufaktur nasional.
"Salah satu alasan pemerintah mendorong pemanfaatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai karena pemerintah juga sedang berupaya mengembangkan industri manufaktur baterai berskala besar di Tanah Air," ujar Luhut.
Menko Luhut menambahkan, industri manufaktur baterai tersebut akan memanfaatkan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia dan sudah dilarang ekspor untuk mengoptimalkan nilai tambah di dalam negeri.
Selain dapat dimanfaatkan untuk kendaraan, baterai itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengefisienkan pengoperasian pembangkit listrik dalam mendukung integrasi energi baru terbarukan ke dalam jaringan tenaga listrik.
Sebelumnya, Jokowi menjanjikan IKN Nusantara di Kalimantan Timur kelak akan sangat ramah lingkungan.
Jokowi mengatakan, area IKN Nusantara merupakan wilayah perbukitan. Oleh karena itu, desainnya menyesuaikan dengan permukaan tanah yang ada.
Kemudian, menurut Jokowi, area tepian air juga akan dibuat senatural mungkin.
"Dan ekosistem hutan yang ada sekarang ini, ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan," ujarnya.
Jokowi mengungkapkan, IKN Nusantara hanya menggunakan 50 ribu hektare dari total lahan kawasan seluas 256 ribu hektare. "Sisanya yang 200 ribu hektare adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah sedang membangun nursery atau tempat pembibitan pohon. Produksinya mencapai 20 juta bibit atau benih setiap tahunnya. (Ant/OL-8)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
Politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, secara de facto, Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sudah bisa digunakan sebagai ibu kota baru.
Sampai dengan 2024, Indonesia secara resmi memiliki 38 provinsi, termasuk hasil pemekaran terbaru dari wilayah Papua.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved