ASOSIASI Kelompok Usaha Rakyat Indonesia (Akurindo) diharapkan menjadi asosiasi kelompok usaha rakyat yang mampu menjadi wadah pergerakan ekonomi rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Harapan ini disampaikan Angota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu saat berbicara di Musyawarah Nasional (Munas) II Akurindo di Park Hotel Jakarta,Jumat, (25/2).
Munas kali ini mengagendakan dua acara utama yakni pengesahan perubahan AD/ART dan pemilihan serta pelantikan pengurus periode 2022 - 2027.
Munas yang diikuti sekitar 100 orang pelaku UMKM dari 34 provinsi ini, diawali dengan Pembukaan oleh Ketua Umum Akurindo Emir Muis dilanjutkan diskusi dengan pembicara Masinton Pasaribu, Eni Widiyanti Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PPPA, Agus Santoso mewakili Kemenkop dan UKM,dan lainnya.
Masinton mengatakan Akurindo sebagai wadah perjuangan ekonomi kerakyatan harus menjadi organisasi yang kuat dan produktif.
“Dengan semangat ekonomi kerakyatan jangan lelah memaksa negara untuk memajukan UMKM. DPR sebagai perpanjangan lidah rakyat akan mendukung itu,”ujarnya.
Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Santoso, yang ikut hadir dalam acara itu mengapresiasi keberadaan Akurindo dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia.
"Karena memajukan UMKM bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemkop dan UKM saja, melainkan tanggung jawab kita semua termasuk Akurindo,” katanya.
Berbagai program strategis Kemkop dan UKM bisa disinergikan dengan Akurindo. Di antaranya, pembiayaan melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, izin usaha mikro kecil (IUMK), pengurusan hak cipta hasil kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Nomor Induk Koperasi (NIK) bila UMKM ingin tergabung dalam wadah koperasi, dan sebagainya.
"Kami berharap Akurindo dan anggota UMKM binaanya dapat terus bersinergi dengan Kemkop dan UKM dalam memberdayakan koperasi dan UMKM di Indonesia,” ujar Santoso.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Akurindo, Emir Moeis. Menurut Emir, keberadaan Akurindo diharapkan dapat memperkuat untuk menumbuhkembangkan UMKM guna mendukung perekonomian nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sektor UMKM kata Emir, telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi terhadap PDB mencapai sekitar 60%. Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerja cukup besar, yakni 117 juta orang atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional.
“UMKM memiliki daya tahan tinggi yang mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Akurindo akan berkolaborasi dengan pemerintah membangkitkan sektor dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri ini,” katanya saat membuka Munas Akurindo.
Sebegaimana diketahui, pada Munas kali ini Akurindo mengusung tema “Peran Strategis Perempuan Dalam Pengembangan UMKM Sebagai Kekuatan Ekonomi Nasional”.
Menurut Emir, sektor UMKM kini tak hanya digerakan oleh kaum pria namun terdapat perempuan-perempuan tangguh yang terus berusaha meningkatkan pendapatan keluarga dengan membuka usaha di sektor ini.
“ Peran perempuan sangat besar dalam pemulihan ekonomi. Ini bisa menjadi momentum kita untuk lebih mengoptimalkan peran perempuan lewat sektor UMKM dan Akurindo harus ambil bagian didalamnya,”ujar Emir.
Sementara itu, Sekjen Akurindo Febri Wibawa Parsa mengatakan, sejak tahun 2013 melalui Koperasi Mitra Sarana Perjuangan (MSP) pihaknya telah berupaya mengembangkan sektor UMKM.
Sempat mengalami kesulitan dalam hal market atau pasar karena pola kebiasaan masyarakat yang berubah ditengah arus digilaisasi.
"Pasar pelan-pelan mulai sepi dan sebagian besar diganti oleh pasar online. Nah ini peluang juga buat UMKM karena kelemahan kita dulu adalah pasar. Sekarang bisa masuk melalui teknologi informasi," jelas Febri.
Ditambahkan Febri, melalui organisasi ini akan memperkuat UMKM melalui pelatihan, pendampingan, akses permodalan, memperkuat
jaringan dan akses pasar di dalam maupun di luar negeri melalui teknologi informasi.
Apalagi saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi tantangan cukup serius akibat pandemi covid -19 sehingga lanjut dia optimalisasi pasar digital perlu digenjot. Ketatnya protokol kesehatan mendorong kebiasaan baru yakni bertransaksi secara daring.
“Kita dorong untuk bisa terhubung dengan ekosistem digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Perempuan pelaku UMKM harus cepat tanggap terhadap perubahan model bisnis ini agar bisa naik kelas dan bertumbuh,” tutur Febri. (RO/OL-09).
