Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEREKONOMIAN Palestina perlu mempercepat transformasi digitalnya. Bank Dunia mengatakan itu dalam laporannya yang diterbitkan Rabu (9/2). Ia mendesak reformasi kelembagaan dan menuding pembatasan Israel.
Dekade terakhir telah melihat kemajuan dalam akses internet serta pengembangan bisnis dan platform digital di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel, kata laporan itu. Namun, "Masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan ekosistem inovasi yang diterjemahkan ke dalam pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja," tambahnya.
Bank Dunia mengatakan hanya sekitar sepertiga perusahaan di wilayah Palestina yang memiliki situs web mereka sendiri dibandingkan dengan rata-rata setengahnya di Timur Tengah dan Afrika Utara pada 2019. Selain itu, hanya 14% orang dewasa yang melakukan atau menerima pembayaran digital, menurut data 2017.
Laporan tersebut menyerukan persaingan yang lebih kuat dengan Palestina mengembangkan dan memperbarui undang-undang, termasuk tentang transaksi elektronik dan keamanan siber. Di sisi lain, Palestina perlu meningkatkan koordinasi kelembagaan.
Baca juga: Pasukan Israel Tembaki Tiga Warga Palestina yang Dituduh Teroris
"Transformasi digital penuh dalam ekonomi akan membutuhkan reformasi kebijakan internal dan sumber daya keuangan oleh Otoritas Palestina," imbuh pernyataan itu. Laporan itu mendesak pula Otoritas Palestina untuk meningkatkan ketersediaan layanan publik secara online atau daring.
Pembatasan Israel, termasuk pada impor teknologi dan alokasi spektrum, "Telah menjadi hambatan utama untuk pembentukan infrastruktur digital, konektivitas, dan akses broadband berkecepatan tinggi," kata Bank Dunia. Dikatakan bahwa bandwidth terbatas pada 2G di Gaza dan 3G di Tepi Barat saat Israel bergerak menuju 5G.
"Memperkuat ekonomi digital Palestina akan membutuhkan resolusi politik yang berkelanjutan dengan pemerintah Israel untuk menghapus pembatasan saat ini," tambah pernyataan itu. Direktur Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza, Kanthan Shankar, mengatakan bahwa berinvestasi dalam ekonomi digital Palestina lebih penting dari sebelumnya.
Baca juga: PriceRunner Swedia Gugat Google Sebesar Rp34,5 Triliun
"Banyak bisnis Palestina telah pindah ke saluran online selama pandemi virus korona," katanya. Sekitar 2,9 juta orang Palestina tinggal di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki oleh tentara Israel sejak Perang Enam Hari 1967.
Jalur Gaza yang miskin, yang berada di bawah blokade Israel, merupakan rumah bagi sekitar 2,3 juta lainnya. Pengangguran mencapai 16,9% di Tepi Barat pada kuartal kedua 2021 dan 44,7% di Gaza, menurut laporan itu. (AFP/OL-14)
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
DEWAN Perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut dirinya sebagai badan penjaga perdamaian internasional baru dan keanggotaan tetap tidak akan murah.
PEMERINTAHAN AS meminta negara-negara yang menginginkan tempat tetap di Dewan Perdamaian Gaza untuk menyumbang setidaknya US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
AMERIKA Serikat menetapkan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, Libanon, dan Yordania sebagai kelompok teroris. Maklum, organisasi itu sudah lama menjadi musuh Israel.
Harga komoditas global diproyeksikan turun ke level terendah dalam enam tahun pada 2026.
Langkah ini tidak hanya mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya, namun juga berkontribusi dalam mengurangi beban TPA dan mendukung ekonomi sirkular.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved