Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PARA pakar hak asasi manusia PBB menyuarakan kekhawatiran, kemarin, atas laporan penghilangan paksa warga Palestina yang kelaparan mencari makanan di lokasi distribusi oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF). Mereka mendesak Israel untuk mengakhiri kejahatan keji tersebut.
Tujuh pakar independen tersebut mengatakan dalam suatu pernyataan bersama bahwa mereka menerima laporan bahwa sejumlah individu, termasuk seorang anak, dihilangkan secara paksa setelah pergi ke lokasi distribusi bantuan di Rafah, Gaza selatan.
"Laporan tentang penghilangan paksa yang menargetkan warga sipil kelaparan saat mencari hak dasar mereka untuk makanan tidak hanya mengejutkan, tetapi juga merupakan penyiksaan," kata para pakar tersebut. Mereka diberi mandat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, tetapi tidak berbicara atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri.
"Penggunaan makanan sebagai alat untuk melakukan penghilangan massal dan tertarget harus dihentikan sekarang." Militer Israel dilaporkan terlibat langsung dalam penghilangan paksa orang-orang yang mencari bantuan.
Demikian pernyataan yang ditandatangani lima anggota Kelompok Kerja PBB tentang Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela bersama dengan pelapor khusus PBB untuk hak-hak di wilayah Palestina, Francesca Albanese, dan rekannya untuk hak atas pangan, Michael Fakhri.
Menurut mereka, militer Israel menolak memberikan informasi tentang nasib dan keberadaan orang-orang yang mereka hilangkan secara paksa. Tindakan ini melanggar hukum internasional. "Kegagalan untuk mengakui perampasan kebebasan oleh agen-agen negara dan penolakan untuk mengakui penahanan merupakan penghilangan paksa," imbuh mereka.
PBB menyatakan bencana kelaparan di wilayah kegubernuran Gaza pekan lalu dan menyalahkan penghalang sistematis pengiriman bantuan kemanusiaan oleh Israel. Israel, yang menuduh Hamas menjarah bantuan yang dipasok oleh PBB, memberlakukan blokade total terhadap Gaza antara Maret dan Mei.
Setelah mulai melonggarkan pembatasan, organisasi swasta yang didukung Israel dan Amerika Serikat, GHF, dibentuk untuk mendistribusikan bantuan pangan, yang secara efektif menyingkirkan badan-badan PBB. Para ahli menunjukkan pengeboman udara dan tembakan senjata api setiap hari di dan sekitar fasilitas yang padat penduduk mengakibatkan korban jiwa massal.
"Yayasan Kemanusiaan Gaza berkewajiban menyediakan lokasi distribusi yang aman dan telah mengontrak perusahaan keamanan militer swasta untuk tujuan tersebut," kata mereka. Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan pekan lalu bahwa mereka mendokumentasikan bahwa 1.857 warga Palestina telah tewas saat mencari bantuan sejak akhir Mei, termasuk 1.021 di dekat lokasi GHF.
Sekarang, para ahli memperingatkan titik-titik distribusi menimbulkan risiko tambahan bagi individu yang terdampak untuk dihilangkan secara paksa. Para ahli mendesak otoritas Israel untuk mengakhiri kejahatan keji terhadap populasi yang sudah rentan.
Mereka menuntut agar pihak berwenang mengklarifikasi nasib dan keberadaan orang-orang yang hilang dan menyelidiki penghilangan paksa secara menyeluruh dan tidak memihak serta menghukum para pelakunya. (AFP/Fer/I-2)
Anak-anak Palestina di Jalur Gaza akan kehilangan akses pendidikannya selama tiga tahun beruntun akibat blokade dan agresi Zionis Israel yang hingga kini masih terjadi.
Israel menghancurkan lebih dari 1.500 rumah di lingkungan Al Zeitoun, Kota Gaza, Palestina, sejak melancarkan operasi darat awal bulan ini.
Tidak ada lagi bangunan yang tersisa di bagian selatan wilayah tersebut setelah Israel menyetujui rencana pendudukan Gaza pada awal bulan ini.
ISRAEL menghadapi gelombang kecaman internasional setelah serangkaian serangan di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, Gaza selatan, pada Senin (25/8).
Hingga kini, serangan militer Israel di Gaza masih berlangsung di tengah kebuntuan negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved