Kemenhub Targetkan PNBP Rp8,5 Triliun di 2022

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,5 triliun di tahun ini. Hal ini berdasarkan dengan kondisi penerbangan dan kereta api yang mulai membaik dan kegiatan pendidikan mulai kembali berjalan.

Di 2021, PNBP Kemenhub mencapai Rp7,99 triliun atau 91,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8,74 triliun. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan 2020 sebesar Rp7,73 triliun.

“Adanya pandemi Covid-19 turut mempengaruhi target capaian PNBP Kemenhub,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi saat membahas rapat kerja bersama Komisi V, Rabu (26/1).

Pada tahun ini, Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp32,93 triliun atau lebih rendah dari tahun lalu. Menhub mengungkapkan, dengan semakin terbatasnya ruang fiskal negara untuk memenuhi pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi, pihaknya berupaya melakukan cara baru agar kebutuhan infrastruktur transportasi tetap dipenuhi tanpa membebani APBN yang terbatas.

Salah satunya yaitu dengan mendorong skema pendanaan kreatif (creative financing), dengan terus mendorong optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), Pemanfaatan Aset/Barang Milik Negara (BMN) melalui Sewa, serta pelibatan pihak Swasta /Investasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/PPP Project).

Menhub mengungkapkan, skema ini tengah diupayakan di beberapa proyek pembangunan seperti di Bandara Bintan Baru dan Kediri, Pelabuhan Tanjung Carat di Palembang dan beberapa tempat lainnya.

“Kerja sama dilakukan melalui skema Business to Business (B2B), swasta yang melakukan kegiatan pembangunan, kami memberikan petunjuk agar sesuai regulasi dan menyederhanakan izin, agar mereka dapat berinvestasi dengan mudah,” jelas Budi.

Pihaknya juga mendukung transportasi untuk kegiatan-kegiatan internasional seperti Presidensi G20 di Bali, Moto GP Mandalika, dan event internasional lainnya. Lalu mendukung revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma dan antisipasi meningkatnya kasus varian Covid-19 Omicron dengan memperketat prokes pada simpul-simpul transportasi perjalanan internasional.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran Komisi V DPR RI mengapresiasi kesepakatan penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dengan Singapura.

Pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dilayani oleh Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura, kini akan dilayani oleh Indonesia melalui Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia). (OL-12)