Rabu 26 Januari 2022, 08:00 WIB

Pengelola Aset Kripto: Bappebti Telah Mengatur Setiap Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Pengelola Aset Kripto: Bappebti Telah Mengatur Setiap Transaksi Perdagangan Aset Kripto

incyber.fr
Ilustrasi

 

Menanggapi pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melarang lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi perdagangan aset kripto, Chief Operating Officer PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto) Teguh Kurniawan menegaskan bahwa Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) telah mengatur secara resmi setiap transaksi perdagangan aset kripto.

"Kami sepakat dengan OJK untuk mewaspadai dugaan penipuan skema ponzi atau money game investasi aset kripto. Dari sisi transaksi telah diatur resmi oleh Bappebti, mulai dari pembelian aset kripto hingga jenis token atau koin yang diperbolehkan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (25/1).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Aspakrindo (Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia) ini menambahkan bahwa perdagangan atau investasi aset kripto di Indonesia diperbolehkan dan diawasi oleh Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan sejak 2019.

Menurutnya, terdapat berbagai peraturan dari Bappebti yang melindungi investor, pedagang dan lembaga terkait lainnya, salah satunya Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

"Kami selalu berupaya mengedukasi kepada masyarakat tentang kehati-hatian dalam berinvestasi aset kripto. Di samping itu, kami menyambut baik diskusi dengan semua stakeholder terkait dan terus berkontribusi untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika yang lebih luas tentang manfaat industri aset kripto yang sehat," ujar Teguh.

Tegus menegaskan bahwa setiap produk investasi pasti memiliki risiko tersendiri. Semakin tingginya potensi keuntungan, akan diikuti dengan semakin tingginya tingkat risiko, begitupun sebaliknya. Hal ini berlaku di semua investasi, termasuk aset kripto.

Sebelumnya, OJK secara tegas melarang lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi pedagangan aset kripto. Mereka pun meminta masyarakat mewaspadai dugaan penipuan skema ponzi investasi kripto.

Lebih lanjut, aset kripto dikatakan merupakan komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun, sehingga masyarakat harus memahami risikonya sebelum melakukan perdagangan aset kripto.

OJK juga tidak melakukan pengawasan dan pengaturan aset kripto. Pengaturan dan pengawasan aset kripto sendiri dilakukan oleh Bappebti dari Kemendag. (OL-12)

Baca Juga

Ilustrasi

Farmaku Gandeng Traveloka Perluas Layanan Kesehatan

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 11:37 WIB
Farmaku menjalin kerja sama dengan Traveloka, Lifestyle Superapp di Asia Tenggara yang menawarkan solusi menyeluruh untuk berbagai...
Ist/Bjb

Dorong Transaksi Cashless, Ini Program Menarik Penyedia Aplikasi Keuangan Digital

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 10:09 WIB
Berbagai layanan digital muncul dengan berat fitur dan kelebihan yang mempermudah masyarakat melakukan berbagai rutinitas...
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

PUPR : Bendungan Meninting Lombok Selesai di 2023

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 28 Juni 2022, 09:45 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Provinsi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya