Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Rabu (19/1), mulai pukul 00.01, pemerintah mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga, yaitu Rp14 ribu per liter untuk menstabilkan harga minyak goreng yang tergolong masih tinggi sebulan belakangan.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Salatan, Ashari Faskhari mengatakan, penetapan satu harga untuk minyak goren tersebut diumumkan langsung Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi.
Untuk memastikan tidak ada lagi permainan harga khusus minyak goreng di pasaran, khususnya di Sulsel Ashari mengatakan, pihak akan membuat posko pemantauan harga, untuk menghindari spekulan. "Sekarang ini saya sementara kumpulkan staf untuk membuat pos dan melakukan pengecekan harga di lapangan. Saya juga koordinasi dengan asosiasi pengusaha retail Indonesia. Kemudian saya datangi semua retail, untuk mengecek harga. Apakah sudah turun atau tidak. Kalau tidak turun, pasti ada teguran," tegas Ashari.
Dari pantauan di sejumlah pasar modern seperti minimarket di Kota Makassar, harga minyak goreng kemasan memang sudah Rp14 ribu per liter, setelah sebelumnya dikisaran harga Rp20 hingga Rp24 ribu per liter.
Bahkan agar tidak terjadi kepanikan membeli, pihak ritel dan minimarket membatasi pembelian dua liter per orang per transaksi. "Ini aturan dari bos, kami hanya menjalankan tugas, setiap pembeli tidak diperbolehkan membeli pebih dari dua liter," kata seorang kasir di Lotte Mart, Jalan Sultan Alauddin Makassar.
Wanti, penjual gorengan mengaku mengakali untuk membeli minyak goreng lebih banyak, dengan bergantian membeli bersama anak dan saudara lainnya agar bisa membeli minyak goreng lebih dari dua liter.
"Saya kan pakai banyak minyak untuk jual gorengan, kalau cuma dua liter itu tidak cukup, jadi gantian dengan anak sama saudara masuk ke toko beli. Takut juga kehabisan kalau banyak yang beli setelah harga turun," seru Wanti.
Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Jalan Korban 40 Ribu Jiwa Makassar, Irna mengaku senang dengan harga minyak goreng yang mulai turun itu. "Tadi saya beli langsung dua liter di pasar murah. Lumayan langsung turun delapan ribu," katanya senang.
Meski ada pembatasan pembelian harga minyak goreng, Ashari menegaskan jika stok minyak goreng di Sulawesi Selatan tetap aman, tidak ada kekurangan stok.
"Stok kita itu masih cukup hingga tiga bulan ke depan. Saya jamin stok aman. Makanya ini, saya dengan teman-teman distributor, bersama melakukan pengawasan, jangan sampai ada penimbunan," pungkas Ashari tanpa menyebut jumlah stok yang ada. (OL-12)
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Upaya pemerintah menetapkan HET, yang tujuannya baik, malah berbalik dan merusak ekuilibrium pasar
BADAN Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) meminta kementerian atau lembaga terkait untuk menjaga harga stabilitas bahan pokok atau sembako menjelang bulan Ramadan.
ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan.
Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di ritel modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya.
Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, meminta pemerintah dapat mengawasi dengan ketat program minyak goreng bersubsidi yang akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan.
Untuk pendistribusian minyak goreng dilakukan melalui skema B2B atau Business to Business ke produsen dan pelaku usaha lokal di sejumlah titik lokasi di wilayah Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved