Presiden Minta Mendag Ambil Langkah Strategis Kendalikan Harga Komoditas dan Kebutuhan Pokok 

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan, baik BUMN beserta seluruh anak usaha maupun swasta, untuk mengutamakan kepentingan dalam negeri. 

Artinya, produksi yang dihasilkan harus terlebih dulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Tanah Air. Baru, setelah itu, sisanya bisa diekspor ke luar negeri. 

Kepala negara menegaskan bahwa instruksi tersebut sudah sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

"Ini mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun," tegas Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/1). 

Ia pun memastikan bahwa pemerintah akan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. 

"Tidak hanya tidak diberikan izin ekspor, tapi juga dicabut izin usahanya," sambung mantan wali kota Solo itu. 

Penegasan yang disampaikan presiden tidak terlepas dari situasi di dalam negeri dalam beberapa waktu terakhir. Sebagaimana diketahui, harga komoditas seperti minyak goreng, batu bara dan LNG naik secara signifikan. Padahal, stok dan produksi di dalam negeri begitu berlimpah. 

Harga minyak goreng terkerek naik lantaran harga CPO yang merupakan bahan baku produk tersebut sedang melambung tinggi di pasar global. 

Baca juga : Menkeu: Realisasi Sementara APBN 2021 Masih Sangat Positif 

Alhasil, para pelaku usaha lebih tergiur untuk menjual produk mereka ke luar negeri. 

Jokowi pun meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk mengambil langkah-langkah untuk menurunkan kembali harga minyak goreng. 

"Sekali lagi, prioritas pertama adalah kebutuhan rakyat. Kalau perlu Kementerian Perdagangan bisa melakukan operasi pasar agar harga terkendali," ucap Jokowi. 

Hal senada terjadi pada harga batubara dan LNG. Perekonomian dunia yang mulai pulih memicu tingginya permintaan terhadap sumber energi. 

Sesuai hukum supply demand, ketika permintaan naik namun stok terbatas, harga pun menjadi terangkat. 

Presiden meminta seluruh kementerian terkait mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. 

"Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dan industri dalam negeri. Saya perintahkan Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk mencari solusi permanen dalam menyelesaikan masalah ini. Saya juga minta produsen LNG baik itu pertamina maupun perusahaan swasta untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu," tandasnya. (OL-7)