Plafon KUR Ditambah Jadi Rp373,17 Triliun di 2022 

PEMERINTAH memutuskan untuk meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp373,17 triliun dengan suku bunga 6% di 2022. Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Rabu (29/12). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, perluasan pembiayaan UMKM itu dilakukan untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi. Peningkatan plafon KUR diharapkan mendorong aktivitas sektor usaha tersebut kian bergeliat. 

"KUR dibutuhkan dalam percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19, sehingga diperlukan adanya peningkatan plafon KUR dan kemudahan persyaratan KUR," ujarnya yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. 

Airlangga menambahkan, pemerintah juga menurunkan subsidi bunga KUR 2022, yakni KUR Super Mikro sebesar 1%; KUR Mikro turun 0,5%; dan KUR PMI turun 0,5%. Itu didasari pada tren penurunan cost of fund dan peningkatan efisiensi Over Head Cost (OHC) suku bunga KUR. 

Selain itu, pengambil kebijakan juga menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, antara lain perubahan plafon KUR Mikro (tanpa agunan tambahan) yang sebelumnya di atas Rp10 juta hingga Rp50 juta menjadi di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta; perubahan KUR Khusus/Klaster tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR untuk sektor produksi (non-perdagangan). 

Lalu perubahan kebijakan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk penyesuaian plafon KUR Penempatan PMI dari maksimal Rp25 juta menjadi maksimal Rp100 juta; serta perubahan dan perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi covid-19. 

Baca juga : CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Depan Capai 5% 

Relaksasi kebijakan KUR tersebut terdiri dari KUR kecil tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR hingga 31 Desember 2022; penundaan target sektor produksi hingga 31 Desember 2022 atau sesuai dengan pertimbangan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM; pemberian insentif lanjutan berupa perpanjangan restrukturisasi KUR; dan pemberian relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR pada masa pandemi covid-19 berdasarkan penilaian obyektif penyalur KUR. 

"Melalui perubahan kebijakan KUR, pemerintah menunjukkan perhatian yang besar kepada UMKM dengan memberikan persyaratan KUR yang lebih mudah dan terjangkau sehingga UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi nasional," kata Airlangga. 

Menurutnya, relaksasi kebijakan KUR telah berpengaruh terhadap permintaan KUR yang sudah melampaui pola normalnya dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Permintaan KUR menunjukkan peningkatan dari rata-rata per bulan sebesar Rp11,7 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp16,5 triliun pada tahun 2020 dan Rp23,7 triliun pada tahun 2021. 

Secara keseluruhan, realisasi KUR sejak Januari 2021 hingga 27 Desember 2021 telah mencapai Rp278,71 triliun atau 97,79% dari perubahan target tahun 2021 sebesar Rp285 triliun, dan sampai akhir 2021 diperkirakan penyaluran KUR dapat terealisasikan sebesar 99% dari target tahun 2021. 

Realisasi KUR tahun 2021 telah disalurkan kepada 7,35 juta debitur dengan total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp373,35 triliun. Dengan target penyaluran KUR di sektor produksi tahun 2021 yang ditunda penetapannya oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, penyaluran KUR sektor produksi pada tahun 2021 telah mencapai 55,17%. (OL-7)