Rabu 24 November 2021, 23:59 WIB

Perlu Ada Sanksi bagi Pemda yang Sibuk Parkir Dana di Bank 

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Perlu Ada Sanksi bagi Pemda yang Sibuk Parkir Dana di Bank 

Ilustrasi
ILustrasi APBDI

 

PEMERINTAH daerah (pemda) yang diketahui masih lambat dalam menyerap anggarannya sebaiknya tidak cukup hanya ditegur oleh Presiden Joko Widodo semata, namun diusulkan dikenakan sanksi karena dianggap menunda pemulihan ekonomi nasional. 

Dari data Kementerian Keuangan disebutkan, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per akhir Oktober baru mencapai 59,62% atau Rp730,13 triliun dari pagu Rp1.224,74 triliun, padahal tersisa sekitar 1,5 bulan menuju penutupan anggaran pada 24 Desember 2021 

"Kepala daerah yang sengaja memperlambat penyaluran belanja dan sibuk parkir dana di bank, berarti menghambat pemulihan ekonomi nasional. Model begitu harus diberi sanksi keras," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara kepada Media Indonesia, Rabu (24/11). 

Pemda dianggap seperti mengganggarkan dana masa krisis tidak berbeda dengan pola saat ekonomi normal. Idealnya saat krisis, ungkap Bhima, pola anggaran tidak ditumpuk diakhir tahun, namun realokasi anggaran harus secara cepat. 

"Tapi masih ada saja pejabat teknis yang seolah sengaja menunda serapan belanja. Ada yang takut berlebihan soal perubahan regulasi di pemerintah pusat, padahal pemerintah pusat, BPK, kejaksaan juga berikan pendampingan sejak awal," sebut pengamat ekonomi itu. 

Baca juga : Presiden: Kuatkan Sektor Ekonomi Digital dan UMKM

Bhima juga menuturkan, efeknya bila anggaran daerah lambat cair akan memengaruhi sektor usaha yang bergantung dari belanja pemda, misalnya kontraktor sampai sub kontraktor proyek, sehingga cashflow bisa terganggu. 

Kalau kontraktor kapasitas besar maka bisa pinjam uang ke bank agar bertahan. Tapi kalau kontraktor kecil mungkin bisa tutup permanen. Ini akan pengaruh ke lapangan kerja, dan membuat tingkat pengangguran naik. Per Agustus 2021 angka pengangguran masih 6,4%, penurunannya sangat kecil sejak tahun lalu," jelasnya. 

Disisi yang lain belanja daerah tentu berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Apalagi, kata Bhima, masih ada daerah yang ekonominya lambat tumbuh karena bergantung pariwisata. 

"Maka dikondisi kritis, belanja daerah menjadi hal utama," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

Ist

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, PStore Komit Penuhi Kepuasan Konsumen

👤Widhoroso 🕔Senin 06 Desember 2021, 00:30 WIB
KENYAMANAN konsumen menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi setiap perusahaan untuk bisa tetap bertahan dalam...
DOK Pribadi.

Merek Lokal Queensland Luncurkan Koleksi Terbaru

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 23:09 WIB
Koleksi tersebut dapat ditemukan dan dibeli di toko offline yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan tersedia pada online store yang...
Dok. Nippon Paint

Ekspansi Bisnis ke sektor Konstruksi, Nippon Paint Akuisisi Selleys dan Vital Technical

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Minggu 05 Desember 2021, 22:10 WIB
akuisisi itu didasari potensi pasar retail SAFL dapat mencapai Rp6 Triliun per tahun berdasarkan penelitian pasar yang dilakukan secara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya