Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia mesti mewaspadai dinamika ekonomi global, utamanya dari negara-negara maju. Sebab kondisi ekonomi negara maju akan berimplikasi pada perekonomian negara lain.
"Lingkungan global tidak statis, risiko muncul dalam bentuk baru. Di Amerika Serikat sedang menghadapi inflasi di atas 6%. Ini risiko inflasi tertinggi dalam 30 tahun terkahir. Akan memberikan implikasi kebijakan moneter dan fiskalnya dipaksa injak rem," ujarnya dalam Kick Off Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jumat (19/11).
Sri Mulyani bilang, bila AS melakukan penghentian aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, maka ekonomi negara-negara lain akan mengalami guncangan. Karenanya, Indonesia yang saat ini masih masuk ke dalam negara berkembang mesti mewaspadai kondisi perekonomian Negeri Paman Sam tersebut.
"Ini sesuatu yang harus diwaspadai. Sebab, dengan inflasi 6%, jauh di atas reference rate-nya inflasi di AS, inflasi 6% ini akan menimbulkan pengetatan moneter di tahun depan. Harus diwaspadai," tuturnya.
Belum lagi perekonomian dunia juga amat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh negara maju seperti AS. Padahal ekonomi dunia baru saja mengalami pemulihan setelah terimbas varian delta covid-19.
Namun nyatanya pemulihan yang terjadi tak seperti yang diharapkan. Pasalnya, negara-negara Eropa seperti Jerman juga mengalami peningkatan inflasi. Itu disebabkan oleh persoalan supply dan demand komoditas yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga komoditas tersebut.
Baca juga: Menkeu Optimistis Pendapatan Negara Lampaui Target
Kendala lain yang membuat pemulihan ekonomi global menjadi rentan ialah persoalan ketenagakerjaan. Karena itu, kata Sri Mulyani, Indonesia mesti mencermati dan menyiapkan diri menghadapi gejolak ekonomi global yang sedang dan akan terjadi.
"Ini harus kami waspadai sampai akhir tahun ini hingga tahun depan. Saat kita harus menjaga pemulihan ekonomi dan menyehatkan kembali APBN. Dalam rangka menyehatkan ekonomi, kita menggunakan instrumen APBN sisi pajak, bea cukai, PNBP dan belanja serta pembiayaan," kata dia.
Dari sisi pajak misalnya, pemerintah mesti bisa memainkan peranan pungutan wajib itu secara multidimensi. Itu berarti, di tengah tekanan ekonomi, pajak harus bisa mengumpulkan penerimaan negara sekaligus memberi stimulus bagi perekonomian melalui berbagai insentif.
"Kita juga minta pajak melakukan fasilitasi seperti bea cukai di bidang perdagangan, pembangunan industri. Kalau sekarang Indonesia sedang melakukan hilirisasi, itu peranan pajak luar biasa penting dan bea cukai berikan fasilitasi," imbuh Sri Mulyani.
"Sisi lainnya kita meminta pajak tata kelola main baik, tidak boleh korupsi, harus ada proses dan prosedur yang mudah dan singkat," pungkasnya. (A-2)
Secara aturan olahraga padel termasuk kategori olahraga permainan yang dikenakan pajak.
Seluruh daerah menerapkan hal serupa lantaran regulasi mengenai itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan marketplace memungut pajak langkah yang bagus agar antara penjual online dan luring adil
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved