Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan akan melanjutkan kebijakan setop ekspor bahan mentah. Setelah nikel, ke depan, pemerintah akan melarang penjualan bauksit yang belum diolah ke luar negeri.
"Nikel pertama, sudah setop. Tahun depan mungkin bisa setop bauksit. Kalau smelter kita siap, kita setop bauksit. Tahun depannya lagi setop tembaga," ujar Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum, Kamis (18/11).
Strategi tersebut dijalankan tidak lain demi memperkuat industri hilirisasi dalam negeri. Semakin banyak komoditas yang diolah di Tanah Air, semakin banyak pula nilai tambah yang bisa dikantongi negara.
"Lapangan kerja juga akan terbuka lebar," ucap mantan wali kota Solo itu.
Ia menyadari bahwa kebijakannya itu mendapat banyak tentangan dari negara-negara lain, terutama yang selama ini kerap membeli nikel mentah dari Indonesia.
Baca juga : Perpadi: Stok Beras Aman, Tidak Perlu Impor
Namun, itu tidak membuat pemerintah gentar.
"Kemarin waktu di G20, banyak negara yang menyampaikan kepada saya mengenai nikel itu. Saya bilang kalau kita ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya kirim raw material ke Eropa, yang buka lapangan kerja mereka, dong. Kita tidak dapat apa-apa," jelasnya.
Jokowi pun meminta negara-negara mitra menghargai keputusan Indonesia dan mendukung pengembangan industri hilirisasi di Tanah Air. Indonesia, lanjutnya, sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak-pihak asing demi memperoleh manfaat bersama.
"Kalau mau kerja sama, ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia tidak apa-apa. Nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, jadikan barang jadi di sana. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus, tidak, tidak, tidak," tandasnya. (OL-7)
INDONESIA pada 2024 tercatat mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina—angka yang diperkirakan melonjak menjadi 15 juta ton tahun ini.
Hal itu adalah bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Kepala Negara mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.
Presiden meninjau langsung Barang Rampasan Negara yang telah melalui proses hukum, sebelum kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Bank Mandiri dan Ceria Corp memperkuat sinergi hilirisasi lewat ekspor perdana Low-Carbon Ferronickel (FeNi) dari smelter Merah Putih di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved