BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk mempercepat implementasi serta mendukung realisasi penanaman modal di daerah.
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan data investasi yang dirilis tiap triwulan merupakan akumulasi dari investasi seluruh Indonesia. Oleh karena itu kabupaten memiliki peran yang strategis. Kemudian, investasi dalam rangka mendorong hilirisasi transformasi ekonomi mencakup wilayah kabupaten.
"Kabupaten yang punya wilayah, yang punya lingkungan dan masyarakat di dalamnya. Maka penting mensinkronisasi," kata Bahlil, Kamis (11/11).
Lalu MoU ini juga penting terkait online single submission (OSS). Sebab dari total pendaftar, 90% lebih merupakan UMKM yang berasal dari daerah-daerah. Kesepakatan ini sebagai bentuk proaktif dari Apkasi dan Kementerian Investasi untuk bersinergi.
Tujuannya meningkatkan investasi sebanyak-banyaknya, menciptakan lapangan pekerjaan, mendatangkan devisa untuk negara, dan bisa menghasilkan produk-produk substitusi impor.
"Supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi, dan memiliki daya saing," kata Bahlil.
Baca juga: Pemkab Muba Gandeng BKPM Datangkan Investor Sawit
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan upaya memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dengan pusat, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa berinvestasi di daerah harus dilakukan secepatnya.
Dalam waktu berjalan, dengan adanya OSS, pemerintah kabupaten akan memperbaiki hambatan-hambatan di wilayah untuk kepentingan keberlangsungan investasi di daerah. Sebab di seluruh kabupaten memiliki investasi beragam. Umumnya hambatan investasi terjadi pada persoalan lahan, lingkungan, dan tingkat penerimaan rakyat.
"Tetapi dengan satu model perizinan yang akan mempermudah para investor masuk ke daerah yang ada di Indonesia," kata Sutan. (A-2)
