Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DITUNJUKNYA Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) wajib menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, seperti jalan.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat tengah melakukan pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) - Mandalika.
Kepala Balai Jalan Kepala Pelaksana Nasional Nusa Tenggara Barat Reiza Setiawan, mengungkap bypass BIL - Mandalika ini berjarak sepanjang 17,363 kilometer dan di kerjakan oleh tiga penyedia jasa secara terpisah.
"Yang pertama 4,3 km dikerjakan oleh Nindya Karya Bumiagung KSO. Yang berdua, yang paling panjang ada 9,7 km dikerjakan oleh Adhi-Metro KSO dan yang terpendek dikerjakan oleh Yasa Patria perkasa sepanjang 3,363 km," tutur Reiza saat meninjau Bypass BIL - Mandalika, Kamis (4/11)
Untuk nilai kontraknya sendiri, paket pertama menggunakan dana hampir Rp200 miliar, kedua yang paling panjang sekitar Rp353 miliar dan yang terpendek memakan dana Rp152 miliar.
Baca juga: Telan Biaya Rp700 M, Bypass Bandara Lombok-Mandalika Rampung November
Ia memaparkan, pengerjaan paket pertama dan kedua sudah selesai pada 3 Oktober dan 20 Oktober, hingga kini masa pemeliharaan. Kemudian paket ketiga, yang menuju sirkuit Mandalika, di bagian pinggir jalan masih tahap finalisasi, terakhir pengerjaan pada 3 Desember 2021.
"Pengerjaan Bypass BIL - Mandalika jalur lambatnya memang dibuat berbatu terlebih dahulu nanti bertahap akan kita koordinasikan. Jadi untuk awal paket pengerjaannya hanya di jalur cepatnya dulu. Untuk yang jalur lambatnya kita masih menunggu arahan dari pusat lagi," jelas Reiza.
Sepanjang 17,363 km bypass ini, ada dua jembatan 11 overpass dan tiga jembatan penyeberangan orang di sepanjang.
"Progresnya untuk paket 1 dan 2 itu sudah 100 persen. Kemudian total paket 1, 2 dan 3 itu sudah 98 persen dan untuk paket 3 sendiri 94 persen. Kita prediksikan sesuai jadwal 3 Desember selesai," kata Reiza.
Untuk pengawasannya, Reiza menjelaskan di lapangan ada pengawas lapangan konsultasi pengawas, berkoordinasi dengan, BPKP, dan juga dengan kejaksaan.
"Karena ini Proyek Strategis Nasiona (PSN), jadi dari kejaksaan ada petugas proyek pengamanan strategis (PPS) memonitor ke sini. Inspektorat pun turun turun ke sini memeriksa, kemudian kami di pusat punya direktorat bina teknik, kemudian ada juga dari direktorat kepatuhan internal. Kami juga punya grand dari Australia ada assessment untuk konstruksi, jadi mereka juga memonitor pekerjaan ini," kata Reiza.
Selama masih pelaksanaan kemarin dia benarkan ada beberapa temuan, misalnya ada kepadatannya masih belum padat, yang kemudian diperbaiki. Pemantauan-pemantauan juga masih berjalan dikonstruksi.
"Harapan kami nanti pada saat pemeriksaan yang auditor eksternal semoga sudah sangat minimal," kata Reiza. (A-2)
Kondisi akses jalan yang terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berangsur mulai tertangani. Hanya, masih terdapat beberapa kecamatan yang aksesnya butuh penanganan ekstra.
Warga Desa Alue Bata dan Desa Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh kini dapat menikmati akses jalan yang lebih baik
Warga Desa Woloede di di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, masih merindukan jalan aspal hingga kini.
Mitigasi yang dilakukan untuk penanggulangan banjir mulai dari normalisasi saluran terhadap endapan lumpur, membersihkan saluran dari sungai, normalisasi embung, dan peninggian jalan.
Menurut dia, Gang Rahayu bukan akses jalam umum melainkan bagian dari lahan milik Maritje dan Irawati yang selama ini ditempati tanpa izin.
Akibat tindakan sepihak itu, warga sekitar tak bisa melintas. Para pelajaran ibu rumah tangga yang biasa berangkat sekolah maupun ke pasar, kini terpaksa harus memutar sekitar 200 meter
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved