Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DITUNJUKNYA Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) wajib menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, seperti jalan.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat tengah melakukan pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) - Mandalika.
Kepala Balai Jalan Kepala Pelaksana Nasional Nusa Tenggara Barat Reiza Setiawan, mengungkap bypass BIL - Mandalika ini berjarak sepanjang 17,363 kilometer dan di kerjakan oleh tiga penyedia jasa secara terpisah.
"Yang pertama 4,3 km dikerjakan oleh Nindya Karya Bumiagung KSO. Yang berdua, yang paling panjang ada 9,7 km dikerjakan oleh Adhi-Metro KSO dan yang terpendek dikerjakan oleh Yasa Patria perkasa sepanjang 3,363 km," tutur Reiza saat meninjau Bypass BIL - Mandalika, Kamis (4/11)
Untuk nilai kontraknya sendiri, paket pertama menggunakan dana hampir Rp200 miliar, kedua yang paling panjang sekitar Rp353 miliar dan yang terpendek memakan dana Rp152 miliar.
Baca juga: Telan Biaya Rp700 M, Bypass Bandara Lombok-Mandalika Rampung November
Ia memaparkan, pengerjaan paket pertama dan kedua sudah selesai pada 3 Oktober dan 20 Oktober, hingga kini masa pemeliharaan. Kemudian paket ketiga, yang menuju sirkuit Mandalika, di bagian pinggir jalan masih tahap finalisasi, terakhir pengerjaan pada 3 Desember 2021.
"Pengerjaan Bypass BIL - Mandalika jalur lambatnya memang dibuat berbatu terlebih dahulu nanti bertahap akan kita koordinasikan. Jadi untuk awal paket pengerjaannya hanya di jalur cepatnya dulu. Untuk yang jalur lambatnya kita masih menunggu arahan dari pusat lagi," jelas Reiza.
Sepanjang 17,363 km bypass ini, ada dua jembatan 11 overpass dan tiga jembatan penyeberangan orang di sepanjang.
"Progresnya untuk paket 1 dan 2 itu sudah 100 persen. Kemudian total paket 1, 2 dan 3 itu sudah 98 persen dan untuk paket 3 sendiri 94 persen. Kita prediksikan sesuai jadwal 3 Desember selesai," kata Reiza.
Untuk pengawasannya, Reiza menjelaskan di lapangan ada pengawas lapangan konsultasi pengawas, berkoordinasi dengan, BPKP, dan juga dengan kejaksaan.
"Karena ini Proyek Strategis Nasiona (PSN), jadi dari kejaksaan ada petugas proyek pengamanan strategis (PPS) memonitor ke sini. Inspektorat pun turun turun ke sini memeriksa, kemudian kami di pusat punya direktorat bina teknik, kemudian ada juga dari direktorat kepatuhan internal. Kami juga punya grand dari Australia ada assessment untuk konstruksi, jadi mereka juga memonitor pekerjaan ini," kata Reiza.
Selama masih pelaksanaan kemarin dia benarkan ada beberapa temuan, misalnya ada kepadatannya masih belum padat, yang kemudian diperbaiki. Pemantauan-pemantauan juga masih berjalan dikonstruksi.
"Harapan kami nanti pada saat pemeriksaan yang auditor eksternal semoga sudah sangat minimal," kata Reiza. (A-2)
Seiring berjalannya penanganan, akses di ruas Tarutung–Sibolga kini mulai pulih dan kembali dapat dimanfaatkan. Pemulihan usai banjir ini memberikan dampak bagi aktivitas harian.
Terbukti, dengan diperbaikinya salah satu akses di lingkungan KITB tersebut. Sehingga, mempermudah mobilitas untuk menuju KITB dari Banyuputih menuju Kedawung di KEK Industropolis Batang.
BNPB memastikan seluruh akses jalan dan jembatan nasional di Aceh telah pulih secara fungsional, sesuai target yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Warga melewati jalan yang tertimbun longsor di Kampuang Pitameh, Padang, Sumatra Barat.
ruas jalan dan jembatan terdampak banjir serta tanah longsor di wilayah Sumatra Barat (Sumbar) masih menjadi kendala utama dalam penanganan darurat dan distribusi bantuan
UPAYA pembukaan jalur utama yang menghubungkan Kota Medan di Sumatra Utara menuju Aceh Tamiang, Aceh, usai terkena bencana banjir mulai menunjukkan perkembangan positif.
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved