Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
SELAMA kondisi pandemi covid-19, jumlah orang yang bekerja di Indonesia naik selama setahun terakhir. Dalam laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pekerja mencapai 131,05 juta orang per Agustus 2021.
"Angka ini ada penambahan 2,6 juta orang kalau dibandingkan Agustus 2020," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/11). Jumlah pekerja ini terbagi atas pekerja penuh sebanyak 85,26 juta per Agustus 2021, naik 2,24 juta orang dibanding periode yang sama di tahun lalu (yoy).
Kemudian, pekerja parah waktu sebanyak 35,37 juta orang di periode yang sama. Ini meningkat 2,03 juta dibanding Agustus 2020. Lalu dari kategori setengah penganggur ada 11,42 juta orang.
Angka 131,05 juta tersebut masuk dalam angkatan kerja di Indonesia dengan total 140,15 juta orang per Agustus. Angka ini meningkat 1,93 juta dibanding periode yang sama di tahun lalu.
Dari angkatan kerja itu, sebanyak 9,10 juta orang masuk dalam kategori pengangguran. "Angka pengangguran ini menurun sebanyak 670 ribu orang," tambah Margo.
Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar yaitu sektor industri pengolahan dengan 0,65%. Lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan 1,43%.
Terdapat 21,32 juta orang atau 10,32% penduduk usia kerja yang terdampak covid-19. Ini terdiri dari pengangguran karena covid-19 sebanyak 1,82 juta orang, lalu kategori bukan angkatan kerja (BAK) karena covid-19 sebesar 700 ribu orang per Agustus tahun ini.
Baca juga: Realisasi KUR Sektor Pertanian Lampaui Target
Tidak bekerja karena covid-19 mencapai 1,39 juta orang. Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 sekitar 17,41 juta orang per Agustus 2021. (OL-14)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik melemparkan kritik berbasis pada, bukan perasan semata.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
Meski tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,7%, jumlah absolut pengangguran justru meningkat.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KEPUTUSAN Pemprov Jabar menutup aktivitas tambang di kawasan Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memicu ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved