Kamis 28 Oktober 2021, 20:35 WIB

Pemerintah Upayakan Perlindungan Utuh Kepada Pekerja Migran

Heryadi | Ekonomi
Pemerintah Upayakan Perlindungan Utuh Kepada Pekerja Migran

Antara
Petugas mendata identitas sejumlah Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Bandara Internasional Sultan Iskandandar Muda, Aceh.

 

PEMERINTAH melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah upaya perlindungan tersebut dilakukan bukan hanya pada saat para pekerja migran berada di negara-negara penempatan, melainkan juga ketika seorang warga negara telah memutuskan untuk menjadi calon PMI.

"Sejak itulah negara sudah harus hadir, dengan memastikan seluruh proses harus dilakukan sesuai prosedural yang berlaku hingga mereka pulang kembali ke kampung halamannya masing-masing," ujar Menaker dalam keterangannya, Kamis (28/10).

Dia mengatakan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, peran perlindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah yang dimulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. "Di sinilah peran pentingnya untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak berangkat hingga kembali ke kampung halaman," ujar Ida,

Menaker mengatakan pihaknya menyadari, tingginya minat masyarakat untuk bisa bekerja di luar negeri harus dibarengi dengan informasi dan tata cara yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal ini penting agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menurut Menaker, secara kongkrit, perlindungan tersebut menjadi tupoksi dari Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMMI). Lewat Satgas ini tentunya diharapkan dapat dilakukan pencegahan pengiriman dan penempatan PMI non-prosedural, serta membahas tantangan dan solusi terkait pelayanan dan perlindungan pekerja migran.

Terbaru, salah satu perlindungan yang dilakukan oleh Satgas PPMI adalah memfasilitasi pendampingan pemulangan salah satu pekerja migran asal Palu dari Riyadh, Arab Saudi, awal Oktober lalu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Binapenta & PKK, Suhartono menjelaskan, keberadaan Satgas PPMI merupakan amanat dari Undang-Undang 18 Tahun 2017.

Sejatinya Satgas tersebut telah terbentuk sejak 2012, dengan nama Satuan Tugas Pencegahan TKI Non Prosedural yang berada di tingkat pusat dan 14 wilayah debarkasi/embarkasi. Pada 2020, satgas itu berubah nama menjadi Satgas PPMI, dengan tujuan perluasan cakupan tugas dan fungsi sesuai undang-undang yang berlaku. (E-3)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Menkeu: Tema G20 Jangan Hanya Jadi Jargon Saja, Tapi Tanggung Jawab Bersama

👤 Despian Nurhidayat 🕔Kamis 09 Desember 2021, 17:22 WIB
Forum G20 tidak hanya soal komunitas, tapi menurutnya yang paling penting adalah aksi kebijakan yang dapat membangun kepercayaan bagi...
Antara/Olha Mulalinda

Ada Peningkatan Permintaan saat Nataru, Ini Antisipasi Pertamina Patra Niaga

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 09 Desember 2021, 16:36 WIB
Per 7 Desember, ketahanan stok untuk seluruh produk bahan bakar minyak rata-rata berada di atas 19 hari, LPG di atas 14 hari, dan Avtur 35...
Ist/OJK

Sektor Jasa Keuangan Stabil dan Membaik, OJK Siapkan Tujuh Fokus Kebijakan 2022

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 Desember 2021, 16:35 WIB
OJK mencatat kondisi sektor jasa keuangan hingga Desember 2021 ini dalam kondisi stabil dengan kinerja yang membaik seiring dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya