Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghukum 135 pegawainya yang terlibat dalam kasus mafia tanah di Tanah Air. Sanksi tersebut berupa mutasi hingga pemecatan.
"Oknum BPN itu kami keras sekali (bertindak). Banyak yang kita pecat. Ini bagian dari perbaikan sistem," ujar Menteri ATR/BPN, Sofyan Jalil dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10).
Sofyan menerangkan alasan mengapa pegawai BPN yang terlibat kasus mafia tanah, tapi baru dimutasi, ini disebabkan karena proses hukum yang masih belum rampung.
"Proses pemeriksaan belum lengkap, belum tuntas. Sehingga tidak bisa mengambil langkah keras dulu, maka kami mutasikan dulu," ucapnya.
Baca juga : Cek Kualitas 63 Ruas Tol dan 123 Rest Area, PUPR Lakukan Penilaian
"Nanti, begitu hasil pemeriksaan jelas, apalagi ada keputusan pengadilan, kami tidak segan-segan mempidanakan kalau memang ada unsur pidana," lanjutnya.
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal memaparkan, ratusan pegawai BPN yang diketahui melanggar aturan itu alias terlibat dalam jaringan kasus mafia tanah, 32 orang di antaranya dikenakan hukuman berat.
Kena sanksi disiplin sedang 53 orang, dan disiplin ringan 40 orang. Ini yang kami lakukan bentuk keseriusan kami. Apabila, seseorang melangar akan ditangani penyidik. Kami akan membantu penyidik menyelesaikan kasus tersebut," tegasnya. (OL-2)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved