Jumat 15 Oktober 2021, 14:19 WIB

Menko PMK Muhadjir Ingatkan Hak Pekerja Migran Harus Dipenuhi

mediaindonesia.com | Ekonomi
Menko PMK Muhadjir Ingatkan Hak Pekerja Migran Harus Dipenuhi

Ist
Rakornas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Intercontinental, Bandung, Jawa Barat.

 

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Manusia dan Pembangunan PMK Muhadjir Effendy menegaskan pekerja migran Indonesia (PMI) harus mendapatkan jaminan hak mereka selama bekerja di luar negeri hingga pulang kembali ke Tanah Air.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut yang menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus mengawasi betul-betul dan memperhatikan persyaratan calon PMI yang mau berangkat, apa semua sudah terpenuhi dan  mengawasi selama berada di luar negeri," Muhadjir, usai menjadi pembicara di Rakornas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Intercontinental, Bandung, Jawa Barat.

"Harus ada jaminan tentang hak-hak mereka, bahkan kembali ke Tanah Air jangan sampai dia tidak dilayani dengan baik. Semuanya harus kita lakukan secara sistemik dan dipastikan semuanya berjalan seperti yang kita harapkan,” jelas Menko PMK dalam keterangan pers, Jumat (15/10).

Terkait maraknya sindikat penempatan pekerja migran ilegal, Muhadjir minta agar pihak terkait turun tangan menyelesaikan kasus tersebut.

Dia menyebutkan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan itu sudah ada masing-masing kementerian dan lembaga yang menangani, yakni kepolisian, imigrasi, dan pihak terkait lainnya.

"Jika sudah bekerja di luar negeri ada duta besar dan ada yang bertanggung jawab untuk mengatasi ini. Yang tidak kalah penting adalah dari pihak pekerja migran itu sendiri,” ujarnya. 

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Ida Fauziyah mengatakan, perlindungan kepada PMI diberikan mulai dari sebelum berangkat bekerja ke negara penempatan hingga kembali ke Indonesia.

"Sebenarnya perlindungan itu paripurna dari mulai berangkat hingga kembali ke Tanah Air. Kita sekarang sedang mendorong untuk lebih mempermudah prosedurnya, para Calon PMI bisa ke LTSM yang ada di provinsi dan kabupaten kota yang menjadi kantong PMI," kata Menaker Ida Fauziyah.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Menaker Ida, ketika PMI berangkat dan sudah bekerja maka yang akan melakukan pengawasan adalah perwakilan dan atase ketenagakerjaan yang tersebar di 13 negara.

Kemudian, jika PMI kembali ke Indonesia, maka yang bertanggung jawab melakukan pengawasan ialah pemerintah pusat dan pemerintah setempat, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan BP2MI.

"Sebenarnya dalam UU Nomor 18 dan 17 (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014) itu sudah diatur bagaimana bentuk perlindungannya, sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah sinergi antar kementerian dan lembaga agar perlindungan bisa dilakukan secara maksimal,” kata Menaker. (RO/OL-09).

Baca Juga

DOK KEMENTAN

Kementan Jajaki Kerja Sama Dorong Ekspor Pertanian

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 28 November 2021, 08:53 WIB
Menurut pelaku usaha di Maroko, peluang beberapa komoditas pertanian masih terbuka lebar seperti green tea, kopi robusta, vanili, dan...
dok.kementerian koperasi dan UKM.

Menkop UKM: Pemerintah akan Lakukan Revitalisasi Koperasi Berbasis Sektor Produksi

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 28 November 2021, 07:51 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan revitalisasi koperasi berbasis sektor produksi yang...
MI/Vicky Gustiawan.

Asuransi Rangka Kapal Milik Jasindo Tumbuh Signifikan

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 21:51 WIB
Salah satu pertumbuhan positif tersebut tercatat di lini bisnis asuransi rangka...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya