Wapres: Pemda di Kawasan Pesisir Diminta Optimalkan Potensi Maritim

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin berharap pemerintah daerah di wilayah kepulauan dan pesisir terus memberdayakan potensi maritimnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia.

Pemda di kawasan ini harus membangun wilayah kepulauan dan pesisir untuk mendorong pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan “ekonomi biru” yang berbasis maritim.

"Tantangan kita sebagai bangsa dan negara tidak ringan. Saya berharap Aspeksindo dapat memainkan peran lebih besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, melalui upaya pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan kepulauan dan pesisir," kata Ma’ruf dalam sambutannya di acara Musyawarah Nasional II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Indonesia (Aspeksindo) melalui konferensi video, hari ini.

Ma’ruf menyebutkan, lokasi Indonesia akan selalu strategis pada peta perdagangan dunia karena berada di antara dua benua dan dua samudera. Pasalnya, dari sekitar 90% perdagangan global yang diangkut melalui laut, 40% di antaranya melewati perairan Indonesia.

Baca juga: Industri Bakal Tumbuh 5,5% Tahun Depan Jika Tidak Ada Gelombang Ketiga

"Dengan lokasi di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, maka Indonesia menjadi berada di titik strategis persilangan alur lalu-lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Ini berarti posisi Indonesia sampai kapan pun akan selalu strategis dalam peta perdagangan dunia," jelasnya.

Namun demikian, ungkap Ma’ruf, pemerintah membutuhkan kontribusi dari berbagai elemen masyarakat serta pemerintah daerah untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

"Diperlukan peran serta berbagai pihak, baik Pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan juga organisasi kemasyarakatan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan menambahkan, sebenarnya saat ini tidak ada potensi laut Indonesia yang tidak dimanfaatkan negara-negara di dunia. “Karena itu, seharusnya kita harus mampu menggali potensi tersebut untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” jelasnya.

Erzaldi mengungkapkan, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama yang berada di pesisir dan kepulauan, dirinya berharap pemerintah pusat dan DPR mengesahkan UU Daerah Pesisir dan Kepulauan.

“Sebab saat ini 8 provinsi kepulauan yang ada di Indonesia kondisi fiskalnya masih terbilang rendah walaupun beberapa sudah menuju mandiri,” ungkapnya.

Munas II Aspeksindo diselenggarakan di atas KRI Semarang-594 di perairan Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Selain Gubernur Babel, turut menghadiri musyawarah nasional itu Ketua Umum Aspeksindo Abdul Ghofur Mas’ud dan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono. (OL-4)