Selasa 21 September 2021, 16:01 WIB

Transformasi Perusahaan Reasuransi, Indonesia Re dan Kejagung Teken MoU

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Transformasi Perusahaan Reasuransi, Indonesia Re dan Kejagung Teken MoU

DOK Pribadi.
Dirut Indonesia Re Benny Waworuntu (kiri) dan Jamdatun Feri Wibisono tengah menandatangani perjanjian kerja sama di Jakarta, Selasa (21/9).

 

PT Reasuransi Indonesia Utama (persero) atau Indonesia Re menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung. Perjanjian kerja sama dengan Kejagung bertujuan memperkuat posisi Indonesia Re sebagai perusahaan reasuransi nasional milik negara.

Selain itu, "Mengantisipasi permasalahan hukum yang sedang dan akan terjadi khususnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara perusahaan," ujar Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu di sela-sela seremoni penandatanganan MoU. Penandatanganan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan langsung oleh Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung Feri Wibisono di Jakarta, Selasa (21/9).

Benny menjelaskan penandatanganan itu juga merupakan perpanjangan kerja sama dengan Jamdatun Kejagung yang telah terjalin sejak 2016. Indonesia Re dan Jamdatun Kejagung sebelumnya melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pada 20 Desember 2016 dan 14 Januari 2019.

Benny menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kejagung akan membantu Indonesia Re dalam proses transformasinya menjadi perusahaan reasuransi nasional. "Dalam bertransformasi menjadi perusahaan reasuransi nasional, pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, dan pertimbangan hukum dari jaksa pengacara negara menjadikan Indonesia Re mampu menghadapi setiap permasalahan hukum dan mengantisipasi serta memitigasi risiko hukum yang merupakan bagian dari risiko bisnis Indonesia Re sehingga Indonesia Re dapat lebih fokus dalam mengoptimalkan peluang bisnis di industri," jelasnya.

Benny menambahkan melalui kerja sama itu, Jamdatun Kejagung dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada badan usaha milik negara dan anak perusahaan yang bernaung di bawahnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan hukum yang dimiliki Jamdatun Kejagung mencakup pemberian bantuan hukum dalam perkara keperdataan maupun tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi, pertimbangan Hukum dan/atau pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), audit hukum (legal audit), dan bentuk kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi. (RO/OL-14)

Baca Juga

Ist/PUPR

Ditjen Bina Marga dan BPK Berbagi Informasi Teknis Pekerjaan Jalan dan Jembatan

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 16:12 WIB
BPK-RI telah menjalin kerja sama dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan sejak bernama Puslitbang Jalan dan Jembatan...
Ist/Kementan

Mentan SYL dan Mentan se-ASEAN Bahas Kerja Sama Bidang Kesehatan Hewan

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 16:02 WIB
Indonesia juga dipercaya untuk memimpin Regional Assessment Study on Newcastle Disease in...
Antara

Kemenhub Urus Izin Komersial Pelita Air, Mau Gantikan Garuda?

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 15:27 WIB
Pelita Air digadang-gadang menjadi pengganti Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional. Adapun Pelita Air memiliki dua izin,...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya