Luhut Minta Pembengkakan Biaya di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibereskan

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan perusahaan-perusahaan BUMN yang terlibat dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), untuk membereskan masalah pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek itu.

Pada awalnya, proyek kerja sama pemerintah Indonesia dengan Tiongkok ini diperhitungkan membutuhkan biaya US$6,07 miliar. Lalu melonjak hingga US$8 miliar, terjadi gap kebutuhan biaya sebesar US$1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun.

"Semua BUMN terkait terutama KAI diminta fokus menyelesaikan persoalan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia–China selaku operator KCJB). Pak Menko Luhut dan tim pun juga sudah diminta mulai ikut membenahi KCIC di November 2019," jelas Juru Bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi kepada wartawan, Jumat (3/9).

Jodi menambahkan, semua pihak yang terlibat dalam proyek KCJB dapat menegosiasikan struktur proyek, feasibility study, pendanaan, dan aspek legalitas dalam menyelesaikan proyek itu. Pun termasuk penghematan yang dilakukan KCIC.

"Pemerintah sudah meminta KCIC untuk melakukan efisiensi-efisiensi yang bisa dilakukan agar biaya pembangunan bisa dihemat. Kenaikan biaya saat ini sedang dalam tahap verifikasi," ucapnya. 

Baca juga : Bayar Pajak dan Tilang Bisa Lewat Dana

Jodi menyatakan, kenaikan biaya proyek KCJB disebabkan oleh biaya pembebasan lahan, pekerjaan awal proyek yg mundur karena harus menunggu proses pembebasan lahan. Kemudian, kenaikan biaya bahan konstruksi, seperti besi baja.

"Serta dalam satu setengah tahun ini, kemunduran terjadi karena dampak covid-19 pada produktivitas pekerja proyek," terangnya.

Mengenai pemenuhan dana untuk cost overrun saat ini, lanjut Jodi, masih dalam pembahasan pemerintah Indonesia dan BUMN Sponsor. Pendanaan kenaikan biaya proyek ini pun direncanakan untuk diperoleh dari pinjaman bank.

Seperti diketahui, pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibiayai sebesar 75 persen oleh pinjaman dari China Development Bank. Sementara itu, sebesar 25 persen kebutuhan proyek didanai dari ekuitas.

Ekuitas itu sendiri dari empat BUMN yang dikenal PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Mereka terdiri dari PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero), PTPN VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) dan gabungan perusahaan Tiongkok, Beijing Yawan. (OL-7)