Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBERADAAN Badan Perwakilan Anggota (BPA) mutlak dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan yang menimpa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.
"BPA ini adalah segalanya. BPA ini adalah lembaga tertingi di Bumiputera, representasi dari para pemilik Bumiputera yaitu para pemilik polis," kata Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah dalam webinar iDEATE: Memahami Peran OJK dalam Penyelesaian AJB Bumiputera,Selasa (31/8)
Saat ini di AJB Bumpitera sedang terjadi kekosongan BPA. Padahal keberadaan BPA dan pengurus yang profesional dan bertanggungjawab akan memberikan kesempatan kepada asuransi kumpulan itu untuk memenuhi semua kewajiban kepada para pemegang polis.
AJB Bumiputera dengan pengurus yang lengkap bisa mulai bergera kembali secara sehat, mengumpulkan kembali pemegang polis baru, menginvestasikan uangnya dan diputar secara sehat untuk menghasilkan keuntungan.
OJK, kata Piter, telah memfasilitasi pertemuan antara manajemen AJB Bumiputera dengan perwakilan beberpa perkumpulan pemilik polis, asosiasi agen, dan Serikat Pekerja (SP) NIBA pada 6 Maret 2021. Dalam pertemuan tersebut disepakati antara lain direksi akan mengajukan penetapan Panitia Pemilihan BPA melalui pengadilan.
Keputusan pengadilan terkait panitia pemilihan BPA ini akan dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada Rabu 1 September 2021.
"Kita berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengambulkan pembentukan panitia pembentukan BPA,. Karena tanpa itu kita akan terus menunggu penyelesaian di Bumiputera tidak akan selesai," tandas Piter
Dijelaskan Piter, pola penyelesaian kasus Bumiputer berbeda dengan Jiwasraya. Bumiputera adalah perusahaan swasta murni dengan bentuk badan hukum usaha bersama. Pemilik polis adalah pemilik Bumiputera.
Sehingga ketika perusahaan mengalami kerugian, seluruh pemilik polis harus menanggung kerugian tersebut. Pemilik polis, menurut Piter, tidak bisa berharap pemerintah menalangi (bail out) seluruh kerugiannya.
Piter mengatakan pemilik polis tidak bisa menyalahkan regulator karena masalah Bumiputera yang tak kunjung usai. Kunci penyelesaian permasalahan ada di pengelola perusahaan. Regulator, dalam hal ini OJK, hanya bisa membantu dan memfasilitasi. (RO/E-1)
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh OJK dengan pendampingan dari Bareskrim Polri karena PT MA diduga terlibat dalam kasus pasar modal.
OJK menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan manipulasi IPO saham BEBS, transaksi semu, dan insider trading yang terjadi pada 2020-2022.
Mengapa KSEI buka data pemilik saham 1%? Simak hubungan kebijakan ini dengan ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI ke Frontier Market.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru free float 15% di sini.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru OJK di sini.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan eskalasi perang AS-Israel vs Iran di Timur Tengah telah mendorong sentimen risk off di pasar keuangan global.
Perbuatan tersangka telah mengakibatkan terhambatnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi Asuuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB).
Tiga tersangka dan berkas perkaranya dilimpahkan Kejari Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Asuransi Bumiputera didirikan oleh Dwidjosewojo bersama temannya, MKH Soebrata dan Adimidjojo, saat diselenggarakan Kongres Guru Hindia Belanda (PGHB) di Magelang pada 1912.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved