Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBERADAAN Badan Perwakilan Anggota (BPA) mutlak dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan yang menimpa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.
"BPA ini adalah segalanya. BPA ini adalah lembaga tertingi di Bumiputera, representasi dari para pemilik Bumiputera yaitu para pemilik polis," kata Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah dalam webinar iDEATE: Memahami Peran OJK dalam Penyelesaian AJB Bumiputera,Selasa (31/8)
Saat ini di AJB Bumpitera sedang terjadi kekosongan BPA. Padahal keberadaan BPA dan pengurus yang profesional dan bertanggungjawab akan memberikan kesempatan kepada asuransi kumpulan itu untuk memenuhi semua kewajiban kepada para pemegang polis.
AJB Bumiputera dengan pengurus yang lengkap bisa mulai bergera kembali secara sehat, mengumpulkan kembali pemegang polis baru, menginvestasikan uangnya dan diputar secara sehat untuk menghasilkan keuntungan.
OJK, kata Piter, telah memfasilitasi pertemuan antara manajemen AJB Bumiputera dengan perwakilan beberpa perkumpulan pemilik polis, asosiasi agen, dan Serikat Pekerja (SP) NIBA pada 6 Maret 2021. Dalam pertemuan tersebut disepakati antara lain direksi akan mengajukan penetapan Panitia Pemilihan BPA melalui pengadilan.
Keputusan pengadilan terkait panitia pemilihan BPA ini akan dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada Rabu 1 September 2021.
"Kita berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengambulkan pembentukan panitia pembentukan BPA,. Karena tanpa itu kita akan terus menunggu penyelesaian di Bumiputera tidak akan selesai," tandas Piter
Dijelaskan Piter, pola penyelesaian kasus Bumiputer berbeda dengan Jiwasraya. Bumiputera adalah perusahaan swasta murni dengan bentuk badan hukum usaha bersama. Pemilik polis adalah pemilik Bumiputera.
Sehingga ketika perusahaan mengalami kerugian, seluruh pemilik polis harus menanggung kerugian tersebut. Pemilik polis, menurut Piter, tidak bisa berharap pemerintah menalangi (bail out) seluruh kerugiannya.
Piter mengatakan pemilik polis tidak bisa menyalahkan regulator karena masalah Bumiputera yang tak kunjung usai. Kunci penyelesaian permasalahan ada di pengelola perusahaan. Regulator, dalam hal ini OJK, hanya bisa membantu dan memfasilitasi. (RO/E-1)
ASOSIASI Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan bahwa platform pinjaman daring (pindar) tidak pernah melakukan kesepakatan harga pada 2018
Dukungan regulator pada inovasi keuangan digital termasuk aset kripto, dilakukan hati-hati agar perkembangan industri tersebut tetap kondusif.
Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan pada puncak Hari Indonesia Menabung Nasional dan Puncak Bulan Literasi Keuangan oleh Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartanto.
KETUA Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan ancaman scam atau penipuan di sektor jasa keuangan bukan lagi sekadar masalah individu.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak November 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp4,6 triliun.
Edukasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.
Perbuatan tersangka telah mengakibatkan terhambatnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi Asuuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB).
Tiga tersangka dan berkas perkaranya dilimpahkan Kejari Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Asuransi Bumiputera didirikan oleh Dwidjosewojo bersama temannya, MKH Soebrata dan Adimidjojo, saat diselenggarakan Kongres Guru Hindia Belanda (PGHB) di Magelang pada 1912.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved