Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
|
PRESIDEN Joko Widodo menjabarkan tiga strategi besar ekonomi nasional yang akan di jalankan di masa yang akan datang. Tiga strategi tersebut meliputi penguatan hilirisasi industri, digitalisasi UMKM dan pengembangan ekonomi hijau.Jokowi mengatakan, terkait hilirisasi, upaya itu sudah dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah, sejak tahun lalu telah, melarang ekspor nikel mentah. Komoditas tambang itu harus lebih dulu diolah sebelum di jual ke pasar global. "Hasilnya sudah mulai terlihat. Ekspor besi baja kita dalam setengah tahun sudah berada di angka US$10,5 miliar," ujar kepala negara dalam pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (26/8). Sebagai perbandingan, pada 2020 di periode yang sama, ekspor besi baja hanya sebesar Rp4,5 miliar. Ke depan, Jokowi memastikan hilirisasi tidak hanya akan dilakukan pada nikel saja, tetapi juga pada produk lain seperti bauksit, emas, tembaga dan minyak sawit. "Sebanyak mungkin harus menjadi barang minimal setengah jadi atau syukur-syukur menjadi barang siap pakai," tegas mantan wali kota Solo itu. Adapun, strategi kedua yakni digitalisasi UMKM, pemerintah juga telah memulai transformasi pelaku usaha dari konvensional ke e-commerce. Hingga saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada sekitar 15,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke platform digital. "Ini yang akan terus kita dorong karena secara total ada 60 juta pelaku UMKM di indonesia. Semua akan kita dorong untuk masuk platform digital, baik di tingkat daerah, nasional hingga global," papar Jokowi. Yang terakhir, terkait pengembangan ekonomi hijau, presiden mengatakan pemerintah sudah mulai membangun Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Berdasarkan rencana, kawasan industri itu akan bisa beroperasi pada Oktober mendatang. "Masa depan produk hijau sangat menjanjikan dan kita memiliki kesempatan besar dalam hal ini. Di Green Industrial Park, produk-produk keluarannya adalah produk hijau yang dihasilkan dari energi baru terbarukan," tuturnya. Jokowi pun meminta para ekonom Tanah Air dapat mendukung strategi bisnis negara yang telah disiapkan tersebut. "Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama para ekonom. Pemikiran dan gagasan yang berasis riset, evidence dan contoh praktis bisa mendorong ekonomi kita bangkit kembali," tandas Jokowi. (OL-6) |
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved