Bursa Kripto akan Beri Kepastian Hukum Pemegang Aset Kripto

MESKI tidak diklasifikasikan sebagai mata uang resmi, aset kriptografi cukup memiliki signifikansi yang mengglobal. Terbukti dari keberadaan aset kripto yang menempati posisi kedelapan dalam kategori komoditas yang paling diminati di dunia dan mampu mencetak akumulasi nilai transaksi di angka triliunan rupiah, terhitung dari Rp1,7 triliun perhari sampai Rp370 triliun perbulan

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga berharap traffic penjualan aset crypto di Indonesia dapat berkembang secara masif, sehingga menambah token plus bagi dominasi perdagangan nasional di era modern. 

Ia pun menyebut, Kemendag bersama Bappebti sedang menggodok pembentukan bursa kripto sebagai manifestasi perdagangan komoditas, khususnya aset kripto.

"Demi kepastian hukum bagi konsumen, menciptakan sistem otomatis yang dapat mengetahui rekam jejak transaksi aset crypto, serta mendorong pertumbuhan transaksi aset crypto yang lebih terjamin," katanya dalam webinar bertajuk Aspek Hukum Legalitas Bursa Cryptocurrency & Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. 

Baca juga : Pengembangan Smart and Sustainable City Semakin Mudah

Praktisi Cryptocurrency Rob Raffael Kardinal menjelaskan, permasalahan umum yang seringkali terjadi dalam realisasi transaksi digital, seperti kurangnya exposure, pengaturan yang belum rigid dan merinci, serta keterbatasan wawasan masyarakat umum, sehingga rawan terjebak pada miskonsepsi atas beredarnya rumor seputar aset crypto.

Ia menegaskan, pentingnya peran para pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Perdagangan untuk menarik minat muda-mudi dalam memahami hakikat dan menguasai praktik transaksi digital secara luas, khususnya percepatan pembentukan bursa kripto yang akan sangat berdayaguna.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing mengatakan, meski transaksi digital masih memerlukan penyesuaian dari segi safe net dan penyediaan profil risiko, tetap ada baiknya bagi konsumen untuk memahami keuntungan dan risiko dari setiap tindakan yang diambil.

Chief Operational Officer Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda menegaskan, poin utama mengenai nilai kesenjangan dari distribusi layanan perbankan kepada masyarakat luas, tantangan perdagangan aset kripto yang terkendala infrastruktur, minimnya pengetahuan masyarakat, serta kurangnya optimalisasi dari para pihak pengawas investasi.  

"Kami optimis menyambut transaksi digital yang lebih maju, di mana jumlah penjual aset crypto menjadi lebih banyak dibandingkan jumlah masyarakat Indonesia yang terus dianggap sebagai target market semata, " ujarnya. (RO/OL-7)