HINGGA 13 Agustus 2021, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp320,45 triliun, atau 43% dari pagu Rp744,77 triliun. Pemerintah berupaya agar realisasi itu tetap terakselerasi hingga akhir tahun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, alokasi anggaran PEN telah ditambah dan diperkuat agar agenda penanganan pandemi covid-19 serta pemulihan ekonomi dapat tercukupi.
"Kita perkuat pagu untuk kesehatan dan perlindungan sosial, sementara di sisi lain, insentif usaha juga tetap kuat dan pemanfaatannya relatif sangat efektif, banyak usaha sektor-sektor yang menggunakan insentif yang kita tawarkan," ujarnya dalam diskusi secara virtual bersama awak media, Rabu (18/8).
Realisasi anggaran bidang kesehatan tercatat telah mencapai Rp76,64 triliun, atau 34,7% dari pagu Rp214,96 triliun. Realisasi itu sejatinya tergolong rendah lantaran saat ini sudah memasuki triwulan III.
Namun Febrio bilang, realisasi anggaran di bidang kesehatan itu juga menunjukkan kesiapan APBN untuk menangani pandemi. "Ini menunjukkan kesiapan APBN untuk go to the max. pagu disiapkan suapaya anggaran tidak pernah menjadi masalah dalam konteks kesehatan," imbuhnya.
"Tapi kalau kita lihat penggunaanya di level 34,7%, itu artinya kita masih punya ruang semisal ada ketidakpastian yang masih akan bisa terjadi," sambung Febrio.
Lalu realisasi anggaran perlindungan sosial tercatat sebesar Rp97,18 triliun atau 52,1% dari pagu Rp186,64 triliun. Realisasi tersebut dinilai telah sesuai untuk melengkapi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level III-IV di sejumlah wilayah karena terjadi lonjakan kasus covid-19.
Melalui perlindungan sosial pula pemerintah berupaya menjaga kesejahteraan masyarakat dengan beragam bantuan sosial baik tunai maupun nontunai. Febrio berharap kebutuhan masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang terdampak pandemi tetap bisa terpenuhi selama mobilitas dibatasi.
Lalu realisasi anggaran dukungan UMKM dan korporasi tercatat mencapai Rp48 triliun atau 29,6% dari pagu Rp162,40 triliun. Dana yang disediakan pemerintah tersebut diharapkan tak hanya membuat UMKM maupun korporasi bertahan dari pandemi, tapi juga berperan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Demikian halnya dengan program prioritas yang terealisasi sebesar Rp49,39 triliun atau 41,9% dari pagu Rp117,94 triliun. Berbagai pembangunan infrastruktur dan program padat karya diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan dari dampak pandemi.
"Program prioritas terus kita lanjutkan untuk menciptakan lapangan kerja, dan itu sudah menunjukkan hasil di awal tahun, kita harapkan ini bisa terus berlanjut," jelas Febrio.
Berikutnya ialah realisasi anggaran insentif usaha yang tercatat sebesar Rp51,15 triliun, atau 81,4% dari pagu Rp62,83 triliun. Febrio bilang insentif diberikan pemerintah untuk membantu dunia usaha dan menarik minat masyarakat untuk melakukan konsumsi.
"Insentif usaha terus dilakukan, beberapa insentif kita lanjutkan dan perpanjang, mulai dari properti, mobil dan termasuk pemberian insentif bagi sewa kios di pusat perbelanjaan," pungkasnya. (OL-8)
