Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERSENTASE defisit anggaran 2021 akan lebih tinggi dari yang ditetapkan sebelumnya, yakni dari 5,7% menjadi 5,82%. Namun secara nominal, defisit anggaran justru menyusut dari yang dipatok sebelumnya yaitu Rp1.006,4 triliun menjadi Rp939,6 triliun.
"Secara nominal turun ke Rp939,6 triliun, tapi karena pembaginya rendah, angka defisit outlook menjadi 5,82%. Itu kenapa angkanya bergerak ke atas. Risiko lebih rendah karena nominal kebutuhan pembiayaan juga lebih rendah," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu saat berdiskusi secara virtual bersama awak media, Rabu (18/8).
Perubahan defisit itu tak terlepas dari dinamika pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Peningkatan kasus covid-19 itu diperkirakan memengaruhi nominal Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di 2021.
Karena itu, pemerintah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021. Dalam APBN 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5% hingga 5,3%. Sedangkan dalam koreksinya, ekonomi diperkirakan akan tumbuh 3,7% hingga 4,5%.
Baca juga: Target Penurunan Kemiskinan 2022 Berat untuk Dicapai
"Ini kita lihat angka-angkanya, pasar, dan lembaga rating juga melihat angka tersebut. Ini sesuatu lumrah dan ini kita lihat sesuatu yang positif karena risiko fiskalnya rendah," jelas Febrio. (OL-14)
"Kenapa harus meminta-minta. Saya ingat betul telah menyetujui anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 ini Rp5 triliun lebih di tahun 2020," kata Prasetyo.
ISRAEL menyetujui rencana perubahan anggaran negara untuk tetap membiayai perang di Jalur Gaza, Palestina.
Defisit struktural yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan dan pertumbuhan iuran yang lebih kecil dibandingkan jumlah belanja.
Defisit dana program JKN, ekuitas pelayanan kesehatan di era JKN, serta kebijakan kompensasi yang belum berjalan menyebabkan belum tercapainya keadilan dalam pelaksanaan kebijakan JKN.
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023.
APBD Manggarai Barat defisit Rp200 miliar, namun tak menyurutkan 30 anggota DPRDnya melakukan perjalanan keluar daerah untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) ke Surabaya, Jawa Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved